All posts by Admin

Tangkal Covid-19, MUI Dukung Usulan DPR Adakan Dzikir Nasional Secara Online

JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’ad mendukung usulan DPR untuk mengadakan dzikir nasional. Hal itu dikatakannya melalui keterangan tertulis, Kamis (09/03).

“MUI mendukung diselenggarakan kegiatan istighosah dan dzikir nasional untuk memohon doa kepada Allah SWT dalam rangka menangkal pandemi wabah virus Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia,” katanya.

Usulan dzikir itu, kata dia, muncul saat Rapat Kerja Komisi 8 DPR Ri bersama Kementerian Agama RI. Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengusulkan perlu menghadirkan pendekatan spiritual melalui istighosah dan dzikir nasional untuk menanggulangi wabah ini.

“Dia berharap Kementerian Agama menginisiasi kegiatan tersebut dan mengusulkan agar istighosah dan dzikir nasional langsung dipimpin oleh Wakil Presiden RI Kiai Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI,” katanya.

Menurutnya, berdoa merupakan bagian penting kehidupan bangsa Indonesia. Doa, lanjut dia, juga menjadi ikhtiar batin untuk memohon kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan, kesabaran, dan keselamatan dalam menerima ujian, cobaan, musibah dan marabahaya termasuk wabah pandemi virus ini.

Rencananya, kegiatan tersebut akan berisi pembacaan kalimat thoyyibah seperti dzikir, shalawat kepada Nabi serta pembacaan doa. Kegiatan ini dilangsungkan bersamaan dengan acara targhib menyongsong bulan Ramadhan.

Menyusul peraturan pemerintah agar masyarat melakukan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dia mengusulkan kegiatan ini akan dilakukan secara online yang disiarkan langsung melalui televisi nasional.

“Sehingga, kegiatan istighosah dan dzikir bersama ini bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dari kediamannya masing-masing,” paparnya. (Azhar/Din)



Pimpinan MUI Jalani Rapid Test Covid-19

JAKARTA— Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengikuti tes kesehatan rapid test Covid-19.
Sekjen MUI, Buya Anwar Abbas, mengatakan kegiatan yang berlangsung pada Kamis (9/4) di Gedung MUI Jakarta Pusat ini bentuk kepedulian untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Kami menyadari untuk memeriksakan diri agar virus Covid-19 tidak menyebar luas sehingga pandemi ini di Indonesia segera berakhir, ” katanya, kepada MUI.OR.ID.

Dia mengatakan, tahap awal rapid test Covid-19 di lingkungan MUI Pusat dikhususkan kepada jajaran dewan pimpinan harian. Test ini dilaksanakan bekerjasama dengan tim medis Dompet Dhuafa.

“Diharapkan, pengurus-pengurus MUI lainnya baik di pusat maupun di daerah nanti turut memeriksakan dirinya melalui rapid test ini,” ungkapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim, mengatakan pengurus harian MUI ini didahulukan agar memberikan contoh kepada masyarakat luas.

Menurutnya, pengurus MUI yang merupakan perwakilan pimpinan ormas Islam di Indonesia, harus mengedukasi serta menyadarkan masyarakat akan potensi penularan dan dampak Covid-19.

Selain aktif mengajak masyarakat memeriksakan diri, Lukman juga mengajak masyarakat mengikuti protokol pemerintah dalam memutus rantai Covid-19 ini. Dia meminta masyarakat berdiam diri di rumah dan mengurangi kegiatan di luar bila bukan masalah penting.

“Masyarakat diharuskan mengikuti aturan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan wajib menggunakan masker,” ujar dia.

Sebelumnya, MUI memasang bilik disinfektan di pintu masuk MUI. Disinfektan berisi cairan antiseptik tersebut aman bagi manusia. Dua kegiatan ini sama-sama didukung Dompet Dhuafa. (Azhar/Nashih)



IDF MUI Terima Donasi Masker dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk Diserahkan ke Masyarakat

JAKARTA — Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF MUI) hari ini menerima donasi dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Dana itu akan disalurkan kepada masyarakat untuk menghadapi Covid-19.

Ketua IDF MUI, Misbahul Ulum menyampaikan, sampai saat ini, belum ditemukan obat atau vaksin untuk Covid-19. Banyak negara, kata dia, belum memiliki kesiapan matang menghadapi ini. Karena itu, ujar dia, potensi yang ada di masyarakat harus dimaksimalkan, salah satunya dengan saling gotong royong.

“Tidak ada negara yang dapat persiapkan diri secara matang menghadapi virus ini, baik berupa sarana medis maupun sarana masyarakat mem-protek diri, maka seluruh potensi warga masyarakat harus dapat dikeluarkan, memberikan kontribusi secara nyata, dan bersama pemerintah bergotong-royong mengatasi wabah ini,” kata dia, Rabu (08/04) melalui keterangan tertulis.

Penyerahan donasi berupa 10.000 lembar masker dan 2.000 hand sanitizer tersebut dilakukan oleh Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Teddy Sugianto. Bantuan tersebut, ujar Misbah, akan diserahkan kepada masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan.

Penyerahan donasi tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum INTI, Teddy Sugianto. Donasi tersebut berupa sepuluh ribu lembar Masker dan dua ribu botol Hand Sanitizer.

“Ini telah menunjukkan perhatian yang tulus dari INTI atas penderitaan kita bersama, dan tanggung-jawab yang nyata sebagai warga negara. Untuk itu, kami menyampaikan rasa berterima kasih dan apresiasi atas gerakan INTI ini,” katanya.

Misbah melanjutkan, IDF MUI juga berterimakasih kepada ketua Perhimpunan Indonesia untuk Agama-agama dan Budaya (IARC), Paiman Mak. Selama ini, IARC kerap menjadi mitra kerja MUI dalam berbagai kerjasama sosial dan budaya, kegiatan amal, dan kesenian.

“Semoga semua bermanfaat dan membawa Indonesia menyongsong fajar yang segera mengusir segala kegelapan,” katanya. (Azhar/Din)



Wasekjen MUI Pusat: Tidak Ada Alasan Kuat Penolakan Penguburan Korban Covid-19

JAKARTA — Masyarakat di beberapa daerah menolak penguburan jenazah Covid-19 dengan pertimbangan beraneka ragam. MUI memandang, penolakan penguburan seperti itu tidak sepatutnya dilakukan karena memang tidak ada alasan yang kuat.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH. Sholahuddin Al-Aiyub di Jakarta, Senin (06/04) petang.

Kiai Aiyub mengungkapkan, tidak ada alasan untuk menolak penguburan jenazah Covid-19 ini dikarenakan dua hal. Pertama, kata dia, dalam Islam, penguburan jenazah itu hukumnya adalah fardlu kifayah. Artinya, umat Islam yang ada daerah tersebut yang paling berkewajiban melaksanakan hak-hak jenazah. Alasan kedua, sambung Kiai Aiyub, di dalam Islam, tidak boleh menunda-nunda penguburan jenazah.

“Jadi kalau kita melihat hadist, diterangkan bahwa jika ada di antara kalian yang meninggal, jangan kalian menahan-nahan, dan segerakanlah dia itu dikuburkan di tempat pemakamannya,” katanya.

Selain alasan keagamaan, dari sisi protokol medis pun, ujar Kiai Aiyub, penanganan jenazah covid-19 sudah memperhatikan keselamatan dari tempat pemakaman. Menurutnya, jenazah Covid-19 sudah dikafani dan dilapisi kantong jenazah berbahan plastik yang tidak tembus. Jenazah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam peti yang sudah sesuai prosedur medis ketat juga.

“Artinya pada saat dikebumikan, tetesan itu bisa diantisipasi tidak terjadi, protokolnya bukan hanya menjaga orang yang menguburkan, tetapi juga keselamatan orang yang ada di daerah sekitar,” katanya.

Kiai Aiyub menilai, adanya penolakan-penolakan seperti ini di masyarakat disebabkan salah paham dari masyarakat sendiri. Dia pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan informasi lebih detail terkat aspek kesehatan dalam penguburan jenazah Covid-19. Selain kepada pemerintah, dia juga mendorong media untuk terus menyuarakan kepada khalayak bahwa prosedur penanganan jenazah ini sudah aman.

“MUI mengimbau kepada aparat untuk melakukan langkah persuasi terlebih dahulu, saya menebak itu belum pahamnya masyarakat. Saya mohon betul kepada teman-teman wartawan, terus disampaikan, sehingga bisa sampai kepada masyarakat kita dan masyarakat kita bisa memahami,” katanya. (Azhar/Din)



IDF MUI Salurkan Kebutuhan Pokok dan Medis ke RS dan Masyarakat

JAKARTA — Islamic Development Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF MUI) MUI telah mengumpulkan donasi dari para pengurus dan da’i untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat wabah Covid-19 pada Ahad, 5 April 2020.

Adapun dana yang terkumpul, kata Misbahul Ulum, dibelikan alat pelindung diri (APD) untuk medis berupa sumbangan 100 APD lengkap ke Rumah Sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih

“Selain APD, IDF MUI juga menyerahkan hand sanitizer dan masker ke beberapa klinik dan Puskesmas, ” ujar Ketua IDF MUI itu.

IDF MUI, ungkapnya, juga memberikan sembako ke masyarakat yg terdampak langsung akibat wabah ini, seperti sopir taxi, ojol, pedagang dan masyarakat miskin lainnya.

Bantuan kecil ini, sambungnya, tak seberapa dengan jumlah orang yang terkena dampak dari wabah Covid-19 ini.

“Semoga ini bisa jadi ajakan kepedulian kepada seluruh komponen masyarakat untuk saling membantu guna meringankan beban sesama, bersatu bahu membahu, tolong menolong dengan cara-cara yang baik,” ujar Mishbah

IDF MUI juga tetap menerima donasi Peduli Covid-19 melalui sumbangan ke rekening Bank Mega Syariah No. 1000.124500 An. IDF MUI (Ichwan/Din)



Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Menag Dorong Percepatan Pendistribusian Zakat

JAKARTA – Menteri Agama Fachrur Razi mendorong Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mempercepat pembayaran dan pendistribusian zakat harta (mal) ke masyarakat. Distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya diharapkan dapat membantu meringankan warga yang terdampak wabah Covid-19.

“Kementerian Agama mendorong pengoptimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sesama yang membutuhkan di tengah wabah Covid-19,” kata Menteri Agama di Jakarta, Sabtu (04/04).

Ia juga minta Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan para nazhir wakaf untuk menggerakkan wakaf uang dan mengoptimalkan pendayagunaan aset guna membantu memfasilitasi penanganan wabah Covid-19 serta membantu jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

“Saya sudah siapkan edaran untuk pimpinan Baznas, pusat hingga daerah, LAZ, Forum Zakat, BWI, dan LKS-PWU. Saya minta mereka melakukan perceoatan pembayaran dan pendistribusian zakat, serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial,” terang Menag.

Menurutnya, langkah ini penting karena menyikapi perkembangan terkini berkenaan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19). Hal itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menag meminta lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat untuk mengajak umat Islam yang telah memenuhi kewajiban membayar zakat mal (zakat harta) untuk menunaikannya sebelum Ramadhan 1441H. Sehingga, zakat mereka bisa segera terdistribusi kepada mustahik yang membutuhkan lebih cepat.

Menag juga minta BAZNAS dan LAZ  memprioritaskan pendistribusian secara langsung dana zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat lapisan bawah. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah serta mustahik lainnya. Pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai ketentuan agama dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah, dan aman.

“Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang karena sifat atau keadaannya harus dilakukan secara tatap muka, maka wajib memperhatikan protokol kesehatan, seperti pembatasan jarak fisik dan menghindari pengumpulan massa atau keramaian,” tuturnya.

Adapun untuk zakat fitrah, kata Menag, masyarakat bisa menunaikannya sejak awal Ramadhan hingga menjelang lebaran. “Pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan untuk kecukupan pangan dan kegembiraan fakir miskin menyambut hari raya,” jelas Menag.

Terkait wakaf, Menag minta BWI menggerakkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf  Uang (LKS-PWU). BWI juga diminta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset wakaf yang dikelola oleh lembaga nazhir untuk membantu memfasilitasi penyediaan sarana, alat dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 serta membantu jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat. “Kondisi darurat kesehatan akibat wabah Covid-19 adalah momentum untuk mawas diri, memperkuat solidaritas dan semua komponen bangsa harus bersatu menghadapinya,” pungkasnya. (Red: Anam)



Dukung PSBB, MUI Galakkan Gerakan Ziswaf

JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa MUI mendukung kebijakan Presiden dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan kebijakan presiden dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk menangani wabah Covid-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah pada satu sisi menjaga aspek kesehatan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menyiapkan jaring pengamanan sosial untuk masyarakat bawah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli.

MUI, kata dia, juga mengimbau seluruh pimpinan ormas Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk aktif bekerjasama mendukung kebijakan Presiden tentang PSBB itu. MUI mengajak semua pihak tersebut menyampaikan narasi keagamaan yang mengedepankan misi kemanusiaan, konstruktif, serta sinergis dengan misi PSBB tersebut.

Sebagai upaya mendukung langkah pemerintah, utamanya dalam pengamanan untuk masyarakat bawah yang mayoritas adalah Muslim, MUI mendorong seluruh umat Islam di Indonesia khususnya yang berasal dari kalangan berpunya (aghniya) untuk berlomba menyalurkan kebaikan.

“MUI mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya para aghniya atau orang yang berkecukupan untuk saling berlomba dalam kebaikan dengan menyegerakan zakat, infaq, atau shadaqahnya untuk membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak wabah virus Corona,” katanya, Jumat (03/03) melalui keterangan tertulis.

MUI, lanjut dia, mendorong lembaga filantropi Islam untuk bergerak serentak dan sinergis. MUI ingin lembaga seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Rumah Zakat, Dompet Dhu’afa, LAZISNU, LAZISMU mengoptimalkan gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) dalam membantu sesama di tengah wabah virus Corona.

Buya Zainut menambahkan, MUI berharap bantuan yang disalurkan Ziswaf tersebut bisa meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, bantuan tersebut bisa menjadi tambahan jaring pengamanan sosial masyarakat bawah akibat dampak Covid-19.

“Covid-19 adalah ujian sekaligus momentum untuk saling berbagi, menguatkan solidaritas nasional. Umat menunggu peran fundamental Ziswaf dalam membantu dan memberdayakan masyarakat,” katanya. (Azhar/Din)



Gelar Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Online, MUI Samakan Persepsi Fatwa Covid-19

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah Senin (30/3) kemarin menggelar rapat koordinasi online. Rapat yang dihadiri pimpinan 19 MUI daerah dan jajaran pimpinan harian MUI Pusat ini membahas mengenai penyamaan persepsi Fatwa terkait Covid-19. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen MUI Pusat Bidang Fatwa, KH. Shalahuddin Al Aiyub, Selasa (31/3).

Sembilan belas MUI Daerah yang terlibat dalam forum ini adalah MUI Kalimantan Selatan, MUI Maluku Utara, MUI Jawa Barat, MUI Jawa Tengah, MUI Jawa Timur, MUI Sumatera Barat, MUI Lampung, MUI Sulawesi Tengah, MUI Sulawesi Barat, MUI Gorontalo, MUI Pupua Barat, MUI Papua, MUI Bangka Belitung, MUI Sumatera Utara, MUI Kalimantan Barat, MUI Riau, MUI Kalimantan Timur, MUI DKI Jakarta, dan MUI Kalimantan Tengah. Dalam forum tersebut, Kiai Aiyub bertindak sebagai pembicara bersama Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah T. Yanggo dan Sekretaris Komisi Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh.

“Kemarin sudah dilaksanakan rapat koordinasi online yang kita mengundang MUI daerah, agenda utamanya adalah untuk menyamakan persepsi terkait fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat khususnya terkait Covid-19. Dan kita mengkoordinasikan dinamika yang ada di daerah-daerah terkait dengan pelaksanaan fatwa tersebut,” katanya.

Kiai Aiyub menyampaikan, dari semua MUI Daerah tersebut, umumnya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MUI Pusat. Mereka menilai MUI Pusat cepat merespon kebutuhan umat Islam dalam hal panduan melaksanakan ibadah dalam rangka Covid-19. Fatwa tersebut terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada Fatwa Nomor 14, terkait tata cara shalat tenaga kesehatan yaitu Fatwa Nomor 17 Tahun 2020, serta Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 terkait tata cara pengurusan jenazah Covid-19.

Kiai Aiyub menambahkan, pada awalnya memang ada respon masyarakat yang agak keras menolak seperti di sebuah wilayah di Jawa Barat. Namun, menurut penuturan MUI Jabar, setelah diberikan sosialisasi secara utuh, mereka yang awalnya menolak itu bisa menerima.

“Pada prinsipnya, tiga fatwa ini menurut laporan mereka direspon baik oleh masyarakat. Memang ada di awal-awal ada feedback dari masyarakat, yang agak keras misalnya di Jabar ada penolakan, ternyata setelah disosialisikan, disampaikan secara lebih utuh, akhirnya yang menolak itu bisa menerima,” katanya.

Dikatakannya, Rakor MUI se-Indonesia secara online ini dilakukan untuk tiga hal. Pertama, bertujuan mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Siatuasi Terjadi Wabah Covid-19 khususnya poin empat terkait shalat Jum’at, Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kaifiat (cara) Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Peindung Diri Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19 , dan tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Teinfeksi Covid-19 yaitu Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020. Melalui Forum ini, lanjut dia, MUI juga ingin mengkoordinasikan dinamika di masing-masing wilayah dalam penanggulangan Covid-19.

“Serta, merumuskan langkah-langkah strategis secara nasional dalam rangka penanggulangan Covid-19,” katanya saat dihubungi mui.or.id.

Lebih lanjut, Wakil Sekjen MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Buya Amirsyah Tambunan yang hadir dalam kesempatan itu menambahkan, MUI bersama pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan seperti Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) untuk mensosialisasikan fatwa ini secara utuh.

“Semua MUI daerah mengapreasiasi fatwa tersebut. Semua MUI daerah bertekad mensosialisasikan ke MUI Kabupaten/Kota,” katanya. (Azhar/Din)



Dukung Physical Distancing, MUI Selenggarakan Dakwah Online Rutin

JAKARTA– Dalam rangka melawan Covid-19 dengan Physical Distancing, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat selenggarakan dakwah online secara rutin melalui saluran Zoom. Dakwah online ini untuk mengisi ruang kosong informasi keagamaan sekaligus sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Corona. Demikian dikatakan Asrori S. Karni, Ketua Komisi Infokom MUI saat diwawancara lewat telepon oleh mui.or.id (30/3).

Lebih lanjut Asrori menyampaikan bahwa situasi seperti ini masyarakat membutuhkan informasi tentang aspek keagamaan, khususnya fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan terkait dengan adanya wabah ini. Diharapkan program ini akan memberikan pengayaan bagi publik saat mereka lebih banyak di rumah.

“Saat ini masyarakat membutuhkan informasi tentang aspek keagamaan, khususnya fatwa MUI di masa Covid-19. Banyak masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terhadap fatwa yang dikeluarkan, apalagi mereka bisa terlibat langsung secara online di rumah masing-masing”, tegasnya.

Program dakwah online ini telah berlangsung sejak pekan lalu yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada jam 17.00 hingga 18.00 WIB. Kegiatan ini dikemas secara interaktif dengan menghadirkan para nara sumber yang otoritatif dan kredibel. Di akhir acara akan ditutup dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh nara sumber.

Tema yang telah dibahas selama dakwah online ini, yaitu sholat Jumat ketika wabah Covid-19 yang diampu oleh KH. Cholil Nafis, Ph.D. (Ketua Komisi Dakwah), Hukum Menggunakan Hand Sanitizer untuk Sholat yang diampu oleh Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota Komisi Dakwah), dan yang terakhir dengan tema Tata Cara Pengurusan Jenazah Korban Covid-19 oleh Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA (Sekretaris Komisi Fatwa MUI).

Dakwah ini akan terus dilangsungkan dengan tema-tema yang lebih menarik dan nara sumber yang berkualitas dan otoritatif. Dilihat dari tren partisipan dari pertemuan online pertama ke berikutnya terus menunjukkan peningkatan dan rencananya program ini akan disiarkan langsung melalui jaringan TV MUI. (Thobib)



Positif Covid-19, Ini Pesan Dokter Idrus Paturusi Saat Rapat Online Wantim MUI

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar rapat pleno online dalam aplikasi Zoom, Jumat (27/03) sore. Rapat tersebut membahas fenomena Covid-19 termasuk efeknya kepada umat di Indonesia. Dalam rapat itu, Wantim mengundang salah satu dokter kondang asal Makassar yang sudah empat hari ini positif mengidap Covid-19, Prof. Idrus Paturusi.

Dari atas tempat tidur di salah satu ruang isolasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin di Makassar, melalui aplikasi Zoom, Idrus menyampaikan bahwa physical distancing (sebelumnya disebut social distancing) adalah hal sangat penting. Sebab, berdasarkan pengalaman pribadinya, dokter Idrus terkena Covid-19 juga karena berjabat tangan dengan salah satu carier covid-19.

“Kenapa saya bisa kena? Ternyata pada tanggal 13, saya periksa tanggal 24, saya bersalaman dengan seorang teman yang sekarang juga ada di rumah sakit karena positif covid-19. Saya hanya berjabat tangan dan kemudian terpapar. Jadi di tubuh saya sekarang ini sudah ada virus,” katanya.

Berbeda dengan kebanyakan pengidap Covid-19 lain, Idrus sama sekali tidak mengalami gejala. Kalau saja dia tidak memeriksakan diri pada tanggal 24 Maret di Lab Universitas Hasanuddin, maka dia tidak akan tahu bahwa dirinya Carier (pembawa virus). Maka, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang dihinggapi Covid-19, langkah jaga jarak ini diperlukan.

“Hanya dengan berjabat tangan, itu virus sudah pindah. Saya sudah lama mentracing, baru saya tahu, pada waktu saya tahu, teman saya tersebut juga diopname, maka jarak sangat penting, apalagi kalau kita bersalaman, apalagi kalau cipika-cipiki, itu sangat berbahaya,” tegasnya.

Selain physical distancing, dokter Idrus mengajak agar setiap orang terus meningkatkan daya tahan tubuh. Peningkatan daya tahan tubuh ini sangat penting bagi orang-orang yang masih sehat. Bagi yang sudah berumur misalnya, peningkatan daya tahan tubuh tersebut dapat dilakukan dengan berjalan kaki setiap pagi mulai 15-20 menit. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah berjemur di bawah terik matahari sekitar satu jam.

Dokter Idrus menyampaikan, sifat virus adalah self limiting disease. Artinya, pengidap virus tersebut akan bisa sembuh sendiri bila daya tahan tubuhnya memang kuat. Maka, selain menjaga jarak, menjaga pola hidup untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada hari-hari ini begitu penting.

Mantan Rektor Universitas Hasanuddin ini mengumpamakan, daya tahan tubuh di dalam diri kita sebagai satpam dan virus sebagai maling. Bila satpam itu kuat, maka maling tersebut gampang ditangkap dan diborgol untuk kemudian dibawa ke pihak kepolisian.

“Tapi kalau satpamnya tidak ada, umur kita sudah tua, satpamnya juga tua, termasuk maling tidak bisa tangkap, dan merajalela di dalam tubuh kita, akhirnya sampai pada situasi yang kita sebut sebagai gagal pernapasan,” katanya.

Gagal pernapasan inilah yang, menurut dokter Idrus, menyebabkan banyak penderita Covid-19 meninggal dunia. Gagal pernapasan ini terjadi karena daya tubuh yang tidak kuat sehingga virus yang masuk dan berkembang biak di dalam paru-paru mengeluarkan sekret kental. Sekret ini menutup saluran pernapasan dan membuat pasien meninggal dunia.

Dokter kepercayaan Jusuf Kalla ini menerangkan, sampai saat ini, belum ada obat untuk Covid-19. Kalau pasien Covid-19 sudah mengalami fase gagal pernpasan, satu-satunya cara adalah menggunakan mesin bantuan pernapasan atau disebut ventilator.

“Sayangnya, di Indonesia, apalagi di daerah-daerah, mesin ini sangat terbatas. Inilah yang membuat rumah sakit akan kewalahan bila ada penderita Covid-19,” pungkasnya. (Azhar/Din)



MUI Keluarkan Fatwa Tentang Pengurusan Jenazah Korban Covid-19

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia kembali mengeluarkan fatwa terbaru nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Muslim yang terinfeksi Covid-19, Jumat (27/03).

Sebelumnya dalam Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 secara umum ditetapkan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan Syariat.
Sedangkan untuk menyolatkan dan menguburkannya, dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Umat Islam yang meninggal karena wabah Covid-19, dalam pandangan MUI, sesuai dengan pandangan Syara’ masuk dalam kategori “syahid akhirat”. Hak-hak jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolati, serta menguburkan wajib dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak jenazah tersebut juga wajib mempertimbangkan keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan protokol medis.

Dimulai dari hak pertama, yaitu memandikan, MUI memandang bahwa sesuai Syariat, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani.

“Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak, maka ditayamumkan,” ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (27/03) melalui keterangan tertulis.

Jika ada najis dalam diri jenazah, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Jenazah tersebut dimandikan dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh bagian tubuh jenazah.
Proses memandikan jenazah ini bisa diganti dengan tayamum bila memang tidak memungkinkan dimandikan. Cara tayamumnya dengan mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan tangan) dengan debu.

“Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD,” katanya.

Bila beberapa ahli mengatakan bahwa jenazah covid-19 tersebut tidak mungkin dimandikan atau ditayamumkan kerena berbahaya bagi petugas, maka sesuai ketentuan Dlarurat Syar’iyyah (hukum darurat), jenazah tersebut tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan.

Jenazah yang tidak dimandikan atau ditayamumkan tersebut, menurut Fatwa ini, kemudian dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air. Ini untuk mencegah penularan virus sekaligus menjaga keselamatan petugas. Jika masih ditemukan najis di tubuh jenazah pasca mengkafani, petugas boleh mengabaikan najis tersebut.

Fatwa ini menyebutkan, usai proses mengafani seperti itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara. Tubuh jenazah tersebut dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah tersebut menghadap kiblat.

Setelah itu, menurut fatwa ini, jenazah kemudian disunnahkan untuk segera disholatkan. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan virus, sehingga lokasi sholat di sebuah tempat yang aman dari penularan Covid-19.

Bila tidak memungkinkan ditemukan tempat aman, maka sholat untuk jenazah tersebut boleh dilaksanakan di kuburan sebelum maupun sesudah dimakamkan. Jika tetap tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan sholat ghaib (jarak jauh).

Pada bagian akhir, yaitu menguburkan jenazah, perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah dan protokol medis. Proses penguburan dilakukan dengan memasukkan jenazah beserta petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, maupun kain kafan jenazah.

Karena darurat (ad-dlarurah al-syar’iyyah), maka penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan. Ini sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2004 terkait Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) dalam Keadaan Darurat. (Azhar/Thobib).

Lampiran Fatwa

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 18 Tahun 2020
Tentang
PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA’IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

  1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
  2. Syahid Akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [tha’un], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar’i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi.
  3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.

Ketentuan Hukum

  1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”
  2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara’ termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
  3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
b. petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayammumkan.
d. petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
e. petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
f. jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
1). mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
2). untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

g. jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar’iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

  1. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
    a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlarurah syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
    b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
    c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
  2. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
    a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
    b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
    c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
    d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
  3. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
    a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
    b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
    c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar’iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Dalam Keadaan Darurat.

Jakarta, 27 Maret 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris
DR. HM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum
KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag



Kemenag Siapkan Dua Skema Penyelenggaraan Haji

JAKARTA – Kementerian Agama menyiapkan dua skema penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Arab Saudi menyusul penyebaran virus Covid-19.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Dua skema penyelenggaraan haji tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya pembatasan atau bahkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji oleh Pemersintah Arab Saudi.

“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan  pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (27/03).

Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan. Demikian pula untuk penerbangan.

“Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka,” tutur Menag.

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses. Sampai hari ini, tercatat sudah 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020.

“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” ujar Menag.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Kemenag sementara menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa. Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain: distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial

“Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” jelas Menag.

“Skema pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan juga ditiadakan, diganti dengan pembekalan daring,” lanjutnya.

Sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional ini, lanjut Menag Fachrul, Kementerian Agama juga telah menawarkan penggunaan asrama haji di sejumlah kota besar sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan Covid-19. Adapun proses pelaksanaannya akan dilakukan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait lainnya.

“Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19,” kata Menag.

“Kami juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar 311M, ditambah dengan dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan,” sambungnya.

Menag tetap mengimbau para calon jemaah haji agar mengikuti setiap tahapan haji, sembari terus sabar memantau perkembangan di Saudi. “Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji,” pungkasnya. (Red: Anam)



Ini Fatwa Baru MUI tentang Tata Cara Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Covid-19

JAKARTA – Setelah melalui pembahasan mendalam selama tiga hari berturut-turut, Komisi Fatwa MUI Pusat pada Kamis (26/03) akhirnya mengeluarkan Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19.

Fatwa ini dibahas secara maraton dan intensif yang melibatkan lebih dari 35 ulama yang aktif berdiskusi selama tiga hari. Komisi Fatwa memandang ini sebagai Jihad Ulama dalam upaya penanganan wabah Covid-19.  Meskipun mayoritas ulama di Komisi Fatwa MUI Pusat sudah senior, namun pembahasan materi fatwa selama tiga hari ini dilaksanakan secara online, sehingga tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk social distancing. 

Fatwa ini muncul setelah sebelumnya Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin meminta MUI dan Ormas Islam di Indonesia untuk membahas fatwa terkait petugas medis pasien Covid-19 yang harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Sesuai protokol kesehatan, penggunaan APD hanya digunakan sekali pakai dan tidak boleh dilepas dalam waktu tertentu, selain harganya juga cukup mahal. Sehingga dalam beberapa kasus, jam kerja petugas medis APD lengkap melewati jadwal waktu shalat. Sementara bagi seorang muslim selama memungkinkan tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan segala kondisi yang ada.   

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, bila petugas medis yang memakai APD tersebut masih mendapati waktu shalat saat selesai atau memulai kerjanya, maka  petugas tersebut wajib melaksanakan shalat fardhu sebagaimana biasanya.

Bila jam kerja petugas medis yang memakai APD lengkap dimulai saat sebelum masuk shalat zhuhur atau maghrib, sementara selesainya masih berada di waktu ashar atau isya, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ ta’khir, yaitu di waktu ashar atau isya tersebut.  Hal itu juga berlaku sebaliknya. 

Termasuk bila jam kerja petugas medis tersebut berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak seperti dhuhur dan ashar atau maghrib dan isya, maka petugas tersebut bisa melaksanakan shalat dengan jama’.

“Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ taqdim,” katanya.

“Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudhu, maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada,” sambungnya.

Bila kondisinya khusus, seperti yang dikatakan Kiai Ma’ruf, yakni penggunaan APD memakan waktu sampai delapan jam sehingga jam kerja petugas medis tersebut melewati dua waktu shalat (ashar dan maghrib) dan tidak memungkinkan wudhu dan tayamum, maka boleh melaksanakan shalat sesuai waktunya dengan tetap memakai APD yang ada. Shalat tersebut tidak perlu diganti (i’adah) di lain waktu bila APD tidak terkena najis.

“Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi shalat (i’adah) usai bertugas,” katanya. 

Komisi Fatwa, lanjut Kiai Niam,  juga  mewajibkan penanggung jawab bidang kesehatan mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat. Sehingga petugas medis tersebut bisa menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri. “Tenaga kesehatan perlu menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri,” katanya. (Azhar/Thobib)



ARBI-Dompet Dhuafa Pasang Bilik Sterilisasi di Kantor MUI

JAKARTA – Arus Baru Indonesia dan Dompet Dhuafa siang ini melakukan pemasangan bilik sterilisasi di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (24/03).

Ketua MUI Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim, mengatakan bilik ini merupakan bentuk antisipasi penularan virus Corona yang kini mewabah di Indonesia dan khususnya di Jakarta.
Dia mengajak ulama, ustaz, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum memiliki kepedulian untuk melindungi diri dan menghindari penyebaran virus Covid-19.


Lukmanul mengingatkan masyarakat, bila tidak ada keperluan mendesak, untuk tetap berada di rumah mengikuti anjuran pemerintah.

“Bila terpaksa dan mendesak harus keluar rumah, ikuti protokol yang ditetapkan pemerintah dan bersihkan diri dengan disinfektan, salah satunya melalui bilik sterilisasi,” katanya usai mencoba langsung bilik sterilisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Communication Officer Dompet Dhuafa, Guntur Subagja, mengungkapkan pemasangan bilik sterilisasi ini adalah wujud perhatian Dompet Dhuafa terhadap masyarakat untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19.

Selain sudah melakukan penyemprotan di tempat umum seperti rumah ibadah, sekolah maupun ruang publik lainnya, Dompet Dhuafa, kata dia, juga sedang memasang bilik-bilik sterilisasi di berbagai tempat layanan publik serta area publik.

Saat ini, Dompet Dhuafa menargetkan menyediakan 1.000 bilik sterilisasi. “Kami mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menyediakan 1.000 bilik sterilisasi, bilik-bilik itu akan dipasang antara lain di bandara, stasiun, terminal, rumah sakit, dan sarana publik lainnya,” katanya.


Dia menjelaskan, 1.000 bilik ini nantinya akan ditempatkan di beberapa tempat di Jabodetabek karena penyebaran Covid yang paling parah ada di sini. Di luar Jabodetabek, Dompet Dhuafa melakukan penyemprotan di berbagai fasilitas umum di kota-kota besar Indonesia.

Dia menambahkan, bilik hasil inovasi tim Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa ini berbentuk kotak dengan sisi-sisinya berupa plastik mika tebal. Orang yang akan masuk ke fasilitas umum harus melalui bilik tersebut terlebih dahulu, sehingga seluruh anggota badannya bisa steril dari kuman, bakteri, maupun virus.

General Manager Resource and Mobilization Dompet Dhuafa, Doni Marlan, menyampaikan komposisi cairan yang disemprotkan dalam bilik ini juga berbeda dengan kandungan disinfektan untuk fasilitas-fasilitas publik. Bilik ini merupakan inovasi dan inisiasi tim Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa.

“Kalau yang ini kandungannya seperti yang digunakan untuk hand sanitizer, sehingga dijamin aman untuk publik,”ujarnya. (Azhar/Nashih)