All posts by Admin

Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga Akan Membuat Rancu

JAKARTA — Selain masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kesejahteraan karyawan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga menimbulkan komentar publik di masalah kewenangan sertifikasi halal. Baru-baru ini, Menteri Agama menyebut bahwa dalam RUU Omnibus law itu, wewenang memberikan sertifikasi halal selain kepada MUI, juga akan diberikan kepada ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

Beberapa ormas Islam menyetujui ide itu, tapi tidak dengan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH. Sholahuddin Al-Aiyub.

Dia menyampaikan, pemberian wewenang fatwa halal kepada semua ormas akan membuat standard halal di Indonesia menjadi rancu. Berbeda dengan bidang lain atau fatwa biasa, fatwa halal termasuk dalam fiqih qath’i. Artinya, fatwa halal ini sifatnya final dan mengikat karena sesuai dengan ketetapan negara yang berlaku.

“Sifat fiqih terbagi menjadi dua, yakni fiqih biasa dan fiqih qath’i, untuk opini fikih atau fatwa biasa, setiap ormas memiliki kewenangan yang sama untuk menetapkan hukumnya, hal ini memungkinkan adanya perbedaan putusan dalam satu varian,” katanya, Jumat (21/02) melalui keterangan tertulis.

Kasus sertifikasi halal ini berbeda dengan fatwa-fatwa umum yang dikeluarkan oleh ormas Islam yang disesuaikan dengan jamiyat ormas yang bersangkutan. Hal demikian dalam ilmu fiqih disebut fiqih biasa. Di dalamnya, setiap ormas memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa hukum dan fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat.

Berbeda dengan fiqih qath’i, di dalamnya tidak diperbolehkan ada perbedaan pendapat atau dalam kata lain wewenang fatwa tersebut tidak bisa dijalankan oleh beberapa atau banyak pihak. Sekalipun acuan penetapan fatwanya sama, namun penetapan fatwa antar satu ormas dengan ormas besar kemungkinannya berbeda.

“Misalnya, ada sepuluh pendapat, ketika negara atau yang ditunjuk oleh negara mengambil pendapat A, maka yang berlaku adalah pendapat tersebut. Itulah fiqih qath’i. Jadi tidak dibuka peluang pendapat setelah itu. Jika dibuka, maka akan terjadi kekacauan keputusan fatwa” jelasnya.

MUI, menurut dia, adalah wadah yang paling ideal melaksanakan sertifikasi halal. Di dalam MUI, khususnya komisi fatwa, terdiri dari ulama dari berbagai latar belakang ormas Islam. MUI menjadi rumah bersama ormas Islam karena setiap ormas Islam memiliki perwakilan di MUI. Di MUI, terhimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, PERSIS, Al Washliyah, PUI, dan puluhan ormas Islam lain yang bila ditotal mencapai sekitar tujuh puluh ormas.

Karena itu, Fatwa yang ditetapkan di MUI juga menjadi cerminan dari fatwa yang sudah dibahas oleh ulama dari berbagai latar belakang ormas. Hal ini tentu saja berbeda jika fatwa diberikan kepada semua ormas. Yang nanti terjadi adalah setiap ormas, meskipun memiliki acuan yang seragam, namun hasil fatwanya nanti berpotensi berbeda-beda, khususnya pada produk-produk yang masih abu-abu kehalalanya.

Hulu RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disebut-sebut karena tidak ada satu perusahaanpun yang berinvestasi ke Indonesia setelah keluar dari China akibat perang dagang China-Amerika. Sehingga pemerintah berupaya keras menciptakan iklim investasi Indonesia yang baik, salah satunya perbaikan dan kepastian regulasi. Namun, Kiai Aiyub menambahkan, sekalipun ingin menciptakan kondisi investasi yang ideal, namun tidak perlu sampai menihilkan prinsip-prinsip sertifikasi halal.

“Memudahkan investasi boleh saja, tapi jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip sertifikasi halal yakni jaminan keyakinan dari prinsip keagamaan, sayangnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mencederai prinsip itu,” tegasnya. (Azhar/Din)



Hadir ke MUI, Ketua DPR: Draft RUU Omnibus Law Masih Bisa Diubah

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi tamu dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke-50, Rabu (19/02). Dalam kesempatan itu, Puan menyatakan bahwa DPR memiliki tiga tugas, salah satunya adalah legislasi.

Terkait tugas itu, DPR saat ini sedang ramai diberitakan membahas program legislasi nasional (Prolegnas) yang secara khusus juga membahas Omnibus Law. Padahal, tutur Puan, baru minggu kemarin DPR menerima Draft RUU Omnibus Law dari Pemerintah. Sehingga dia meminta semua pihak untuk memeriksa kembali informasi-informasi yang beredar tersebut.

“Baru minggu lalu draft itu kami terima. Ada yang menyampaikan keberatannya, ada yang menyampaikan tidak sesuai, maka kita sebaiknya cek terlebih dahulu,” katanya.

Secara sekilas, Puan melihat bahwa RUU Omnibus Law meliputi dua hal. Pertama terkait dengan Perpajakan dan kedua terkait Cipta Kerja. Omnibus Law tentang perpajakan berisi tujuh RUU dengan 28 pasal. Sedangkan Omnibus Law tentang Cipta Kerja berisi sekitar 79 RUU, 15 Bab, dan sekitar 179 Pasal. Karena itu, dengan ketebalan yang mencapai lebih dari seribu halaman, maka DPR belum mempelajari secara mendalam draft tersebut.

“Jadi tolong pelajari dahulu, kalau sudah kita akan sosialisasikan sehingga tidak ada salah, kami berharap tidak ada pihak yang dirugikan apakah pemerintah, ataukah masyarakat, atau hak-hak yang terkait Omnibus Law dan tenaga kerja,” katanya.

Puan mengungkapkan, draft tersebut masih bisa diubah, termasuk berdasarkan masukan dari umat Islam. Maka puan mengajak masyarakat khususnya kalangan umat Islam untuk lebih getol menyuarakan agendanya di DPR.

Dia merasa bahwa demo-demo yang dilakukan segelintir kalangan umat Islam di jalanan selama ini memang perlu, namun itu belum cukup. Agar agenda keumatan bisa terlaksana, maka umat harus beraudiensi dengan DPR untuk menyuarakan agendanya.

“Sebelum dibahas DPR, draft itu tentu saja masih bisa diubah sesuai masukan dan masukan dari masyarakat. Kami berharap nantinya DPR akan dapat menerima banyak masukan terkait hal-hal yang sesuai dengan kemaslahatan umat banyak,” katanya.

“Bagaimana kemudian DPR mengawal Omnibus Law, kemudian menangkap aspirasi masyarakat, kemudian kalau ada pasal sensitif jangan sampai bisa lolos karena bisa merugikan sebagian, individu, dan lainnya. Semua Undang-Undang yang dibahas tidak boleh keluar dari UUD 1945 dan tidak boleh keluar dari Pancasila yang ada,” imbuhnya. (Azhar/Anam)



Materi KUII Ke-VII Akan Lebih Matang dan Variatif dari KUII Sebelumnya

Jakarta – Sekretaris SC KUII Ke-VII, KH. Rofiqul Umam Ahmad mengungkapkan materi KUII Ke-VII akan lebih matang dan variatif dibanding KUII sebelum-sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari pembahasan KUII yang berlapis-lapis. Hari ini (14/02) dan besok (15/02), Tim Steering Committee (SC) dan Tim Asistensi (TA) KUII Ke-VII sedang dan akan melaksanakan konsinyering final materi KUII di Hotel Harris, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses pematangan materi sebelumnya, yaitu Uji Sahih yang telah berlangsung selama tiga hari sejak minggu lalu. Sebelum Uji Sahih, SC dan TA telah melaksanakan konsinyering selama dua hari. Sebelumny, SC dan TA juga melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) di MUI Pusat selama dua pekan setelah draft naskah dirancang TA. Pendek kata, materi KUII 2020 ini melalui tahapan berlapis dan diharapkan bisa matang.

“Konsinyering hari ini membahas seluruh materi yang tujuh bidang, bentuknya pertama adalah forum tukar pikiran yang sifatnya pleno, setelah itu masing-masing bidang akan rapat sendiri-sendiri antara SC dan TA,” katanya saat dihubungi mui.or.id, Jumat (14/02) malam di Jakarta.

“Masing-masing SC dan TA menyempurnakan, menambah, mengedit naskah tujuh bidang yang ada supaya menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi,” imbuhnya.

Pada hari kedua besok, ujarnya, kegiatan akan diisi dengan kelanjutan rapat bidang malam ini. Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan rapat pleno lagi dengan presentasi dari masing-masing bidang. Di forum ini, SC dan TA dari bidang lain akan memberikan masukan naskah yang telah disempurnakan. Dengan begitu, seluruh SC dan TA diharapkan memahami semua materi di tujuh bidang itu meskipun memiliki fokus masing-masing sesuai bidangnya.

“Target akhirnya tersusun draft materi yang dipandang sangat memadai untuk diajukan ke dalam forum KUII, kita ingin memperoleh banyak masukan dari berbagai pihak dan berlapis supaya hasil kerja SC dan TA lebih baik lagi dan lebih siap ketika disampaikan dalam KUII nanti,” ujarnya.

Kiai Rofiq menambahkan, konsinyering ini belum merupakan tahap akhir pembahasan materi. Pada hari Minggu dan Senin nanti, pimpinan SC akan mengadakan rapat harmonisasi dan singkronisasi. Setelah itu, pada hari Selasa saat Rapat rutin Dewan Pimpinan Harian MUI, SC akan melaporkan sekaligus meminta pengesahan materi final.

Selain tahapan pematangan materi yang lebih panjang, Kiai Rofiq menambahkan, KUII 2020 ini juga lebih variatif dari sisi materi. Masing-masing terdiri dari Bidang Politik, Hukum, Islam Wasathiyyah, Politik, Ekonomi, Filantropi, Media dan Pers. Dari tujuh materi tersebut, empat di antaranya adalah materi khas dan baru yaitu Islam Wasathiyyah, Media dan Pers, Filantropi Islam, serta Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus.

“KUII sekarang lebih beragam, lebih variatif dibandingkan materi kongres terdahulu, dahulu hanya empat aspek kehidupan, sekarang ada tujuh, tambahannya sekarang adalah materi komisi kehidupan beragama atau Islam Wasathiyyah, kedua ada bidang media, ketiga adalah filantropi Islam, aspek pendidikan kebudayaan ini juga khusus, lebih banyak variasinya,”katanya.

“Ini adalah kemajuan dimana umat Islam yang memberikan respon sekaligus mengantisipasi perkembangan di tiga aspek baru ini selain memberikan respon terhadap isu-isu politik, hukum, ekonomi yang telah ada selama ini,” tutupnya. (Azhar/Thobib)



Dukung UU JPH, MUI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi

Majelis Ulama Indonesia hari ini secara resmi meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi MUI (LSP MUI). Terbentuknya LSP MUI ini sebagai implementasi terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-undang tersebut, wewenang MUI ada tiga, pertama pemberi fatwa halal, kemudian sertifikasi auditor, dan ketiga sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Khusus wewenang pertama dan kedua, merupakan wewenang penuh MUI. Wewenang pemberi fatwa halal sudah ada pada Komisi Fatwa MUI, sementara wewenang sebagai pemberi sertifikasi auditor/penyelia halal di bawah LSP MUI.

Direktur LSP MUI, Aminuddin Ya’qub menyampaikan, peluncuran LSP MUI ini adalah bentuk tanggung jawab MUI berupa “himayatul ummah” (pelayan umat) dimana MUI dituntut dapat berperan secara aktual sesuai dengan kondisi terkini.

“Salah satu tuntutan terkini atas peran MUI dalam melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah MUI harus mampu memberikan standardidasi kepada auditor Halal yang memegang peran kunci dalam proses sertifikasi halal,” katanya di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Kamis (13/02).

Amin menambahkan, LSP MUI merupakan gabungan dari LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI yang sebelumnya sudah berjalan. Hal ini menyusul peraturan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang tidak membolehkan sebuah organisasi memiliki dua atau lebih lembaga sertifikasi. Tugas LSP MUI ada dua, yaitu sebagai pemberi sertifikasi auditor (penyelia) halal dan pemberi sertifikasi pengawas syariah (DPS).

Amin juga menyampaikan, sertifikasi oleh LSP MUI ini bukan sertifikasi pelatihan, namun sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan dikeluarkan BNSP. Bentuk sertifikasi ini di dalamnya ada lambang garuda Indonesia, barcode, nomor khusus, serta nomor registrasinya. Sertifikasi MUI untuk pelatihan auditor halal dikeluarkan oleh Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) LPPOM MUI dan pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Institute (DSN MUI Institute).

“Sertifikat ini adalah sertifikat kompetensi, bukan sertifikat pelatihan. Jadi ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat pelatihan. Ini bukan sertifikat pelatihan tapi sertifikat kompetensi, dan ini diakui oleh negara karena mengacu pada SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur LSP MUI yang lain, Abdul Wahid mengatakan, peleburan dua LSP menjadi LSP MUI ini menguatkan apa yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh dua LSP di MUI.

“Sekarang ini semua auditor itu harus tersertifikasi. Kita sebelumnya sudah jalan, tapi dengan LSP MUI ini lebih kuat lagi karena disebutkan di dalam Undang-undang adalah auditor halal harus bersertifikasi MUI, LSP MUI yang menjalankan sertifikasi auditor,” katanya.

Dengan terbentuknya LSP MUI ini, ujar Wahid, per hari ini LSP MUI mulai menjalankan mandat dari BNSP untuk sertifikasi auditor halal. Sertifikat ini meskipun diterbitkan LSP MUI namun berasal dari BNSP sebagai badan pemerintah yang punya otoritas untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi.

“Di masa mendatang, LSP MUI akan mengembangkan skema dan perangkat untuk uji kompetensi bidang lainnya yang berkaitan dengan industri Syariah dan halal, seperti juru sembelih halal, tenaga profesional di bidang jasa wisata Syariah, pengawas zakat, juru masak halal, dan berbagai profesi terkait lainnya,” tutupnya. (Azhar/Thobib)

Komisi Infokom MUI



Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII, MUI Ingin Teguhkan Kiblat Bangsa

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Acara yang berlangsung mulai tanggal 26 sampai 29 Februari 2020 itu bertujuan mewujudkan kualitas umat terbaik dalam lima aspek di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan kehidupan beragama dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia dan dunia. Kegiatan bertema “Stategi Pejuangan Umat Islam Indonesia untuk Mewujudkan NKRI yang Maju, dan Beradab” ini dilaksanakan sebagai wujud pengamalan Islam Wasathiyyah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ketua Steering Committee (SC) KUII VII, Buya Anwar Abbas menyampaikan, tujuan KUII VII secara khusus untuk kembali meneguhkan kiblat bangsa.

“Sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan (mukaddimah) dan pasal-padal UUD 1945 serta ajaran Islam,” katanya di Gedung MUI Pusat, Selasa (11/02).
Di dalam KUII VII ini, kata dia, MUI juga ingin merumuskan rancangan dan strategi bagaimana memaksimalkan peran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kebudayaan.

MUI, ungkap Buya Anwar, juga ingin mewujudkan peran terbaik umat Islam dalam menjaga keluhuran agama dan mengelola negara.

Dia melanjutkan, KUII VII ini targetnya bisa menguatkan harmoni umat Islam Indonesia dalam mengawal kiblat bangsa. Sehingga ke depannya, arah pembangunan nasional senantiasa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. MUI dalam kegiatan ini juga menargetkan semakin solidnya peran umat Islam lintas sektoral dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa.

“MUI menargetkan juga tersusunnya strategi perjuangan umat Islam Indonesia yang terbaik, seiring dengan perkembangan zaman era digital yang ditandai dengan realita disrupsi dan pergeseran norma,” paparnya. (Azhar/Din)



Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Soroti Politik, Hukum, hingga Media

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Bangka Belitung. Berbeda dengan acara MUI yang lain, KUII adalah prakarsa MUI untuk seluruh umat Islam dan akan dihandiri seluruh elemen pimpinan ormas Islam. Tema KUII kali ini adalah Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab. Di dalamnya akan dibahas berbagai persoalan mulai dari ekonomi, politik, hukum, Islam Wasathiyyah, pendidikan dan budaya, media dan pers, sampai filantropi.

Ketua Panitia KUII VII, KH. Zaitun Rasmin mengungkapkan, di bidang Pendidikan, KUII akan membahas masalah seperti pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, tata kelola, pembiayaan, serta akomodasi kebudayaan dalam pendidikan.
Pemetaan masalah ini akan meningkatkan kinerja pendidikan nasional yang selama ini memang memerlukan reformasi secara menyeluruh.

“Cita-cita pendidikan dan kebudayaan dalam perspektif Islam dan Pancasila adalah pendidikan yang religius, yaitu sistem pendidikan yang tidak sekadar bersifat pragmatis, namun juga menekankan perkembangan diri manusia, mengisinya dengan nilai-nilai mulia,” katanya di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Jumat (07/02).

Di bidang filantropi, ungkap Zaitun, KUII menyoroti bagaimana memaksimalkan peluang filantropi Islam. Terutama karena Indonesia dalam lima tahun terakhir, selalu masuk sebagai 10 negara paling dermawan di dunia. Bahkan di tahun 2018, Indonesia didaulat sebagai negara paling dermawan sedunia.

“Lembaga filantropi tumbuh dengan subur, tapi di lain pihak belum banyak lembaga yang belum profesional sehingga tidak terdata secara nasional, regional, maupun global,” katanya.

Selain dua topik itu, topik-topik lain yang dibahas dalam KUII mengangkat masalah penting terkait umat.

KUII VII ini akan berlangsung di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Total peserta yang hadir ditargetkan mencapai 800 peserta. Peserta tersebut berasal dari semua golongan yang mewakili Islam seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, sekolah, tokoh-tokoh Islam, dan lain sebagainya.

Kongres Umat Islam dilaksanakan lima tahun sekali membahas masalah keumatan terkini di berbagai bidang dan strategi kemajuan umat di masa mendatang. Akhir dari kegiatan ini menghasilkan rekomendasi. Kongres terakhir di Yogyakarta pada tahun 2015 menghasilkan rekomendasi yang dinamai Risalah Yogyakarta.



Uji Sahih Materi KUII, Pakar: Umat Islam Indonesia Lebih dari Sekadar Toleran

JAKARTA— Cendekiawan Muslim Prof Masykuri Abdillah menegaskan Muslim Indonesia lebih dari sekadar dikatakan toleran.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri dalam uji sahih materi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) bidang Islam Wasathiyyah di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (5/2).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini memaparkan, umat Islam Indonesia tidak hanya menjalankan toleransi beragama, namun pada titik lebih tinggi yaitu kerukunan beragama.
Kerukunan, kata dia, derajatnya lebih tinggi dan lebih lengkap dibandingkan toleransi.

“Konsep kerukunan adalah konsep yang luar biasa, di dalamnya tidak hanya toleransi, namun juga peace and harmony,” kata Masykuri yang juga Staf Khusus Wakil Presiden ini.

Toleransi, kata dia, hanya pada level tidak mengganggu umat beragama lain. Namun kerukunan agama lebih dari itu atau kerap disebut sebagai toleransi positif. Kerukunan menjadikan satu kelompok beragama menjadi bekerjasama dan saling membantu dengan kelompok beragama lainnya, bukan malah saling mendiamkan dan membiarkan.

Menurut dia, banyak peneliti di luar negeri yang mengatakan Indonesia khususnya Muslimnya karena mayoritas, bertindak toleran. Sebabnya, hubungan antara Muslim dengan sesamanya maupun dengan non-Muslim berjalan toleran.

Kedua, kata dia, Indonesia sebagai negara yang komposisi penduduknya mayoritas beragama Islam ternyata bisa manerima konsep negara bangsa sebagai bentuk negara, bukan negara agama. Islam Indonesia juga dipandang toleran karena menerima modernitas.

“Dengan catatan modernitas itu tidak bertentangan dengan ajaran inti agama Islam,” katanya.
Dia melanjutkan, bukti toleransi Indonesia juga karena memiliki satu-satunya kementerian yang menampung semua agama di dalamnya.

Negara lain, ungkap dia, memiliki kementerian yang terkait dengan agama hanya menaungi agama mayoritas saja. Sementara agama minoritas meskipun diakui tidak bisa ditampung di dalamnya.

Dia menjelaskan bahwa negara-negara di Semenanjung Scandinavia bahkan menggunakan agama tertentu sebagai dasar negara. Perayaan hari-hari libur nasional yang merujuk hari besar agama juga menunjukkan toleransi khas Indonesia.

“Satu-satunya negara di Eropa yang tidak memasukkan agama sebagai dasar negara hanya Prancis,” katanya. (Azhar/Nashih)



Rapat Paripurna MUI Tetapkan Wakil Ketua Umum Baru

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (4/2), secara resmi menetapkan KH Muhyiddin Junaidi sebagai wakil ketua umum. Kiai Muhyiddin diangkat menjadi wakil ketua umum karena posisi ini kosong setelah ditinggal almarhum Prof Yunahar Ilyas. Tiga hari pasca wafatnya Prof Yunahar Ilyas yakni pada Selasa 07 Januari 2020 lalu, Dewan Pimpinan MUI memutuskan memilih Kiai Muhyiddin Junaidi untuk menggantikan dan Selasa ini diresmikan melalui rapat paripurna.

Penggantian Antar Waktu (PWA) di lingkungan MUI dilakukan karena tiga sebab, yaitu ada salah satu pengurus yang meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi memaparkan, proses penentuan penggantian antar waktu (PAW) harus melalui dua ketentuan. Pertama, ditetapkan di dalam rapat Dewan Pimpinan MUI dan kedua Dewan Pimpinan MUI meminta rapat paripurna untuk menetapkan. Rapat paripurna dihadiri unsur dewan pertimbangan MUI Pusat, Dewan Pimpinan MUI Pusat, serta para pimpinan komisi, badan, dan lembaga di MUI Pusat.

“Mekanisme itulah yang ditempuh dan mekanisme itu yang sudah dilakukan, sudah dikonsultasikan dengan Ketua Umum MUI. Beliau sudah memahami karena ini amanat yang harus segera dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) MUI,” katanya di Gedung MUI Pusat, Jakarta usai rapat paripurna.

“Selama kepengurusan masa jabatan MUI periode 2015-2020, sudah dua wakil ketua umum meninggalkan kita, yang pertama adalah bapak KH. Slamet Effendy Yusuf, yang kedua adalah Buya Yunahar Ilyas, dua wakil ketua umum ini meninggalkan kita dan kemudian dilakukan penggantian,” imbuhnya.

Buya Zainut mengatakan, Kiai Muhyiddin ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum MUI dalam Rapat Pimpinan Harian setelah sebelumnya diputuskan oleh pimpinan organisasi Muhammadiyah, ormas Prof Yunahar Ilyas berasal. Sejak Munas 2015, ada ketentuan di MUI yang menyepakati bahwa selain kemampuan mumpuni, pengganti anggota pimpinan harus berasal dari organisasi yang ditinggalkan atau organisasi asal.

“Buya Muhyiddin Junaidi adalah salah satu ketua di jajaran Dewan Pimpinan MUI yang membidangi luar negeri. Beliau sudah lama berkecimpung di MUI, sehingga memahami organisasi MUI. Beliau dipandang cukup mumpuni menggantikan posisi Buya Yunahar Ilyas dan itu pun sudah sesuai dengan keputusan pimpinan organisasi Muhammadiyah. Buya Muhyiddin Junaidi sudah mendapatkan mandat penuh dari pimpinan pusat Muhammadiyah,” katanya.

Kiai Muhyiddin, imbuh Buya Zainut, merupakan sosok yang sudah lama berkhidmat di MUI dan terakhir menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Posisinya terakhir ini, digantikan oleh perwakilan dari Muhammadiyah yaitu Prof Sudarnoto Abdul Hakim yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat.

“Prof Sudarnoto adalah pegiat pendidikan yang saya kira prestasinya dan karya-karyanya tidak bisa diragukan lagi. Namun dalam posisinya yang akan ditempati, beliau menggantikan Buya Muhyiddin Junaidi karena kemampuan bahasanya yang tidak kalah dengan Buya Muhyiddin Junaidi,” katanya.

Selain dua nama tersebut, ada satu nama PAW lagi yang disahkan menggantikan mendiang Iing Solihin sebagai Wakil Bendahara Umum yaitu Jojo Sutisna dari PUI. Jabatan beliau di PUI sebelumnya adalah bendahara umum PUI.

“Kemudian akan dibahas penggantian posisi yang lowong yaitu wakil bendahara yang ditinggalkan Bapak Iing Solihin. Diusulkan penggantinya dari ormas PUI, asal dari ormas bapak Iing, dan nama beliau adalah Jojo Sutisna. Beliau adalah bendahara umum PUI,” katanya.

Usai dilantik secara resmi sebagai Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Muhyiddin berhadap terpilihnya dirinya sebagai wakil ketua umum akan berperan lebih maksimal sampai tingkat global. “Insyaallah majelis ulama ke depan akan berperan lebih maksimal, bukan hanya bermain di tataran lokal, tetapi akana bermain di taran regional dan global,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa MUI sudah berkomitmen membangun Rumah Sakit Islam Indonesia (RSII) di Hebron, Tepi Barat Palestina. “Ini bukti kita punya ageda besar. Dengan kontribusi ini, bangsa Indonesia akan menjadi lebih besar lagi,” katanya.

Dia juga berharap, MUI bisa semakin responsif terhadap isu-isu keumatan seperti yang selama ini dilakukan. “Kami berharap terhadap pimpinan dewan pimpinan harian MUI, wabil khusus sekjen yang sangat berani dan responsif, mudah-mudahan bisa diimbangi oleh kami dan kami bisa belajar lebih banyak.

“Terimakasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Semoga amanah ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kedepan kita akan menjadi shodiqul hukumah (mitra pemerintah) yang kritis namun loyal,” pungkasnya. (Azhar/Anam)



MUI: Gus Sholah Sosok Ulama, Cendekiawan, dan Jembatan Lintas Golongan

Wafatnya KH. Salahuddin Wahid atau kerap disapa Gus Sholah, Ahad, 02 Februari 2020 pukul 20.55 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta menyisakan duka bagi seluruh Islam Indonesia. Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Buya Anwar Abbas mengenang almarhum sebagai sosok ulama cendekia, lagi negarawan. Hal itu terlihat dari peran beliau yang lebih mengedepankan kepentingan umat dan bangsa. Sosoknya, ungkap Buya Anwar, kerap risau khususnya kepada kalangan umat Islam yang belum memahami Pancasila dengan baik. Karena itu, Gus Sholah kerap menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, keduanya justru berkaitan erat.

“Salah satu tugas dan kewajiban mulia yang harus dilakukan umat Islam, menurut Gus Sholah, adalah mengisi, mempertahankan, serta memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (03/02).

“Karena dengan itu persatuan dan kesatuan bangsa akan bisa ditegakkan dan diwujudkan,” imbuhnya.

Buya Anwar menambahkan, Gus Sholah juga dikenal sebagai sosok pecinta damai. Beliau kerap mendorong sikap toleransi di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Gus Sholah menyadari bahwa kehidupan penuh toleransi tidak mudah dijalankan.

“Dalam pandangan Gus Sholah, hidup dengan sikap saling toleransi menjadi sesuatu yang harus digelorakan di tengah kehidupan, sampai kapanpun,” katanya.

Ketua MUI Pusat Bidang Informasi dan Komuniasi, KH. Masduki Baidlowi memandang Gus Sholah sebagai teladan demokrasi. Sikap itu tercermin dari kemauannya dalam menyuarakan berbeda pendapat dengan kakak kandungnya, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) semasa keduanya masih hidup. Meski berbeda, namun keduanya tetap rukun dan damai.

“Dimensi demokrasi beliau kuat, dia bisa berbeda pendapat. Saat Gus Dur masih hidup, beliau (Gus Sholah) berbeda wacana soal keislaman dan perjuangan umat,” katanya.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, menilai sosok Gus Sholah sebagai jembatan lintas golongan. Gus Sholah menjadi penghubung tokoh-tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Beliau bahkan menjadi jembatan antara golongan muda dan golongan tua. Gus Sholah memancarkan sikap teduh, tenang, sabar, dan penuh empati kepada sesama.

“Dengan begitu, tidak ada terjadi kesenjangan generasi baik dari aspek pemikiran maupun sikap keagamaan, beliau adalah perekat persatuan dan penjaga harmoni kebinekaan,” katanya.

“Semoga Allah SWT memberikan pahala surga kepadanya. Selamat jalan Gus Sholah. Guru bangsa yang mulia, pintu-pintu langit terbuka lebar dan para malaikat menyambutmu dengan hamparan surga. Amin,” imbuhnya. (Azhar/Thobib)



Wantim MUI: Wafatnya Gus Sholah Kehilangan Besar untuk Umat dan Bangsa

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin, mengungkapkan, kepergian KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) ke hadirat Sang Pencipta adalah kehilangan besar bagi umat dan bangsa. Kepergiannya justru terjadi pada saat umat memerlukannya.

“Gus Solah adalah seorang kiai dan pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng. Selain itu beliau adalah seorang negarawan, figur nan penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan serta cenderung mempersatukan, Gus Solah memiliki itu semua,” kata Prof Din di Jakarta, Senin (3/2).

Dia menceritakan, Gus Solah beberapa kali mengajak untuk mempertemukan para tokoh Islam. Tujuannya untuk menyatukan pikiran terhadap masalah-masalah kebangsaan dan menghadapi gejala pemecahbelahan umat oleh umat sendiri.

“Saya dengar langsung kala mampir di Jombang maupun dalam berbagai kesempatan, begitu besar keprihatinan Almarhum (Gus Solah) terhadap keterpecahan umat dan rendahnya qiyadah merekatkan ukhuwah Islamiyah baik antar organisasi maupun dalam satu organisasi,” ujarnya.

Din menyampaikan, menurut Almarhum Gus Solah banyak yang terjebak pada hubbud dunya atau pragmatisme dan materialisme. Beberapa kali Almarhum mengajak untuk adanya pertemuan para tokoh, namun belum menjadi kenyataan hingga beliau dipanggil pulang ke hadirat Ilahi.

“Semoga niat baik itu ada yang meneruskannya dan arwah Almarhum dari balik barzakh ikut berbahagia menyaksikannya, Ya ayyatuhan nafsul muthmainnah, irji’i ila robbiki rodhiyatan mardhiyyah fadkhuli fi ‘ibadi wadkhuli jannati,” kata din mendoakan almarhum

Secara terpisah, jenazah Gus Sholah akan dimakamkan di barat makam kakaknya,KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kompleks Pemakaman Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Sekretaris Yayasan Pesantren Tebuireng, KH Abdul Ghofar di Jombang, Senin (3/2), mengatakan bahwa penentuan lokasi makam dilakukan sesuai dengan wasiat Gus Sholah semasa hidup.

“Beberapa waktu yang lalu, kepada Pak Rozi, Kepala (Madrasah) Aliyah, Beliau menunjukkan, nanti kalau saya meninggal, makamnya di sini,” katanya.

Dia menjelaskan, lokasi makam Gus Sholah berada sekitar tiga meter dari makam Gus Dur, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dari 1999 sampai 2001, dan berada diutara makam ayah dan ibunya, KH Wachid Hasyim dan Nyai Sholichah Wahid.

“Kebetulan ini lurus dengan makam ayahnya. Di sini makam Kiai Wachid dan Bu Nyai Sholichah,” katanya.

Para pelayat masih mengalir ke Pondok Pesantren Tebuireng. Gus Sholah meninggal dunia pada Ahad (2/2) di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, tempat dia menjalani perawatan karena sakit.

Jenazah Gus Sholah diterbangkan dari Jakarta ke Jawa Timur untuk selanjutnya dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng sekitar pukul 16.00 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah Gus Sholah akan disemayamkan di Masjid Pesantren Tebuireng. (Antara/ Nashih)



MUI akan Bahas Omnibus Law Jika Draft RUU Sudah di DPR

JAKARTA — Ketua MUI Pusat Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Buya Basri Bermanda mengatakan MUI Pusat belum membahas Omnibus Law. Sampai saat ini, ujar Buya Basri, pembahasan Omnibus Law belum dilakukan karena draft Omnibus Law belum sampai di DPR, masih di tangan pemerintah.

“Sampai sekarang belum ada RUU ini masuk ke DPR, kami belum mendapatkan draft yang pasti, belum masuk ke DPR, jadi MUI sendiri belum punya pegangan untuk merespon ini,” ujar Buya Basri Selasa (28/01) di Gedung MUI Pusat, Jakarta setelah mengikuti Rapat Pimpinan Harian MUI Pusat.

“Ada beberapa klaster yang dibuka yaitu klaster mengenai cipta lapangan kerja, ini pun masih di tangan pemerintah, belum diserahkan kepada DPR, MUI belum mendapatkan bahan,” imbuhnya.

Buya Basri mengatakan, Omnibus Law ini tujuannya meningkatkan investasi di dalam negeri. Banyak investor yang semula ingin investasi di dalam negeri namun karena dikepung berbagai macam regulasi berlapis, menjadi batal investasi.

“Itulah yang ingin dihilangkan regulasi tumpang tindih dijadikan satu saja, ada klaster tentang ibu kota negara, fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, saya dengar ada juga Omnibus Law tentang kefarmasian,” katanya.

MUI, ungkap dia, juga belum merespon isu terkait Omnibus Law seperti pencabutan fatwa halal MUI dalam penetapan sertifikasi halal produk. Isu seperti itu, kata dia, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya karena sumbernya banyak dari media sosial. Buya Basri menegaskan bahwa dalam mengkaji Omnibus Law ini, MUI masih menunggu draft masuk ke DPR terlebih dahulu.

“Draft tentang RUU Omnibus Law di pemerintah ini belum disampaikan kepada DPR, jadi ada masalah banyak beredar di medsos tentang (pencabutan fatwa halal MUI) Omnibus Law ini kita tidak mengerti apakah ini benar atau tidak, substansi yang dari medsos ini tidak bisa kita pegang, campur aduk,” katanya.

“Kalau kita sudah baca nanti, kita akan usulkan, kita minta diundang kunker, kita hubungilah partai-partai, tapi sekarang belum masuk,” paparnya. (Azhar/Niam)



Komisi Fatwa MUI Tegaskan Tidak Membahas Fatwa Netflix

JAKARTA– Polemik lama antara Telkom Group dan Kominfo dengan Netflix terkait pemblokiran konten, tiba-tiba bergeser ke MUI.  Sebabnya, beberapa media arus utama mencatut nama Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, MA dan menyebutnya MUI akan mengeluarkan Fatwa Haram Netflix.

Merespon pemberitaan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keterangan resmi secara tertulis menegaskan bahwa MUI belum pernah dan tidak ada rencana membahas tentang platform digital penyedia jasa layanan konten, termasuk netflix, apalagi menetapkan fatwa.

“MUI belum pernah membahas tentang platform digital penyedia jasa layanan, termasuk Netflix yang belakangan diributkan. Juga kami tidak ada rencana untuk membahasnya karena kami telah memiliki fatwa yang komprehensif tentang bermuamalah melalui media sosial”. Demikian rilis yang disampaikan oleh Ketua, Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, MA, dan Sekretaris, Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, MA, Kamis, (23/1).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam fatwa tersebut telah dijelaskan mana yang boleh dan yang tidak boleh dalam bermuamalah melalui media sosial. Komisi Fatwa MUI membantah pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah MUI telah menetapkan fatwa haram Netflix.

“Semua pemberitaan itu tidak benar. Masyarakat, termasuk platform digital penyedia jasa layanan konten seharusnya memedomani fatwa tersebut agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat”, tegasnya.

Pihaknnya menyebutkan bahwa fatwa MUI ditetapkan setelah adanya pertanyaan dan pengkajian mendalam mengenai masalah yang akan difatwakan. Jika terkait dengan disiplin keilmuan tertentu, maka Komisi Fatwa akan mendengar pandangan ahli.

“Terkait dengan konten digital, setiap orang, termasuk pengusaha penyedia jasa digital tidak boleh membuat platform yang menjual, mengedarkan, dan/atau memuat konten terlarang, baik secara hukum maupun menurut pandangan agama”, tulisnya.

Dalam hal penyedia layanan melakukan pelanggaran terhadap penyediaan konten yang terlarang, maka aparat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab wajib melakukan pencegahan dan penegakan hukum bagi pelanggar guna melindungi masyarakat.

“Pelanggaran terhadap penyediaan konten terlarang menjadi domain aparat hukum. Mereka wajib mencegah dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar”, tutupnya. (Azhar/Thobib)



Jelang Kongres Umat Islam Indonesia, MUI Bahas Pengarusutamaan Konten Produktif di Sosial Media

JAKARTA — Narasi atau perbincangan yang hadir di media sosial Indonesia, khususnya twitter, menceminkan kondisi yang kurang sehat. Sekalipun tema ekonomi masih menjadi pembahasan paling menonjol, namun pembahasan mengenai khilafah dan radikalisme berada di posisi ke dua dan ke tiga sebelum disusul tema pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa perbincangan umat tidak terlalu produktif. Hal itu disampaikan oleh Pendiri Media Kernels Indonesia (Drone Emprit), Ismail Fahmi, saat memberikan pemaparan dalam FGD Pra Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-7 tema Media dan Pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (21/01).

Perdebatan mengenai radikalisme dan khilafah itu, menurut Fahmi, tidak produktif khususnya bagi umat Islam. Mengingat banyaknya umat yang masih tertinggal, maka diskusi di sosial media sebaiknya diisi diskusi yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan sejenisnya. Dia juga menerangkan bahwa ada kelompok tertentu yang memang berusaha memunculkan diskusi radikalisme dan khilafah itu. Menurutnya, umat sebaiknya tidak merespon tema itu dan membuat tema-tema sendiri yang lebih produktif sehingga konten di sosial media lebih kaya dan mencerahkan umat.

“Kalau kita lihat, bahkan pada isu yang sangat penting pun seperti pendidikan tidak banyak, ini akibatnya publik hanya diajak membicarakan tentang itu-itu saja, ketika ada narasi radikalisme khilafah dan lainnya, tidak perlu dilawan, cukup dibuat narasi tandingan yang produktif bagi umat, umat Islam Indonesia harus membicarakan narasi besar yang bagus untuk bangsa yang produktif,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia, Bachtiar Aly menilai bahwa masyarakat sekarang ini penuh dilematis. Hal itu ditunjukkan dari begitu cepatnya masyarakat berubah dan mudahnya tergiring pada isu-isu tertentu yang sedang ramai.

Mantan dubes Indonesia untuk Mesir ini menuturkan, media sosial menyimpan semua hal seperti rasa ingin populer, kenangan masa lampau, kebaruan informasi, serta yang paling berbahaya adalah konflik. Sayangnya, banyak di antara kita yang justru terjebak dan seolah menikmati tema-tema yang kerap menimbulkan konflik seperti radikalisme atau khilafah.

“Media sosial memiliki popularitas, nostalgia, novelty, dan di situ juga ada konflik. Konflik itu sekarang menjadi komoditi dan konflik memang dijaga. Konflik itu menjadi komoditas dan hari ini pun kita terjebak di dalamnya,” kata dia.

Pendiri Alvara Research Center, Hasanuddin Ali menambahkan, agenda mengarusutamakan narasi lain yang lebih produktif di sosial media ini sangat penting. Menurutnya, Muslim di masa mendatang akan didominasi kalangan usia produktif. Maka, kata dia, memunculkan lingkungan media sosial yang produktif juga sangat penting karena millenial atau generasi setelahnya terkenal sangat bergantung pada dunia digital.

Meskipun hidup dalam gaya modern, kalangan millenial dan gen z ini ternyata tetap memandang penting peran agama dalam kehidupan sehari-sehari. Setidaknya, kata Hasan, sejumlah 90% kalangan millenial dan gen z menganggap agama penting dalam kehidupan sehari-hari. Angka itu sama dengan yang terjadi di Malaysia, Pakistan, dan Mesir. Karena itulah, tokoh-tokoh agama atau lembaga-lembaga agama dituntut berperan lebih untuk menciptakan iklim yang produktif, utamanya di dunia sosial media.

Sedangkan Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH. Masduki Baidlowi dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa mengisi dunia digital atau medsos dengan konten produktif ini penting sehingga memicu literasi di tengah masyarakat. Meskipun perkembangan media sosial sudah sangat cepat di Indonesia dan penggunannya sudah melimpah, namun kualitasnya belum menggembirakan.

“Dalam konteks literasi medsos, negara Indonesia masih sangat rendah, belum banyak orang yang paham secara mendalam media sosial dan media digital, sehingga hanya menjadi objek (konsumen) media sosial saja,” ujarnya.

“Ada dua kata yang selalu menjadi pembicaraan tentang sosial media, pertama adalah post truth dan turunannya adalah firehouse of falsehood, dua persoalan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi penyakit yang berbahaya buat kita,” imbuhnya. (Azhar/Din)



Jelang KUII, Lembaga Filantropi Islam di Indonesia Sepakat Fokus Kembangkan Wakaf

JAKARTA – Beberapa pimpinan lembaga yang bergerak di bidang wakaf, zakat, infak dan sedekah berkumpul di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas masa depan filantropi Islam di Indonesia, Senin (20/01/2020). Pertemuan ini merupakan salah satu agenda pra Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Bangka Belitung, 26 sampai 29 Februari 2019 mendatang.

Pada pertemuan tersebut hadir perwakilan Dompet Dhuafa Son Haji, Laznas Muhammadiyah Hilman Latief, LAZISNU Nur Fadlan, PKPU Human Inititative, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Zainurbahar Noor.

Dalam kesempatan itu, para pembicara menekankan agar pengembangan filantropi Islam difokuskan pada wakaf. Potensi Wakaf sangat besar namun selama ini masyarakat hanya melihat wakaf dalam bentuk masjid, makam, maupun pembangunan madrasah. Sementara konsep wakaf tunai belum begitu banyak tersentuh.

Beberapa lembaga filantropi ini ingin fokus mengembangkan wakaf tunai, sehingga manfaatnya lebih mudah dirasakan.

Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor menyampaikan, saat ini Undang-undang tentang wakaf perlu dikaji ulang. Wakaf, kata dia, potensinya mencapai 8 Triliun rupiah. Sedangkan wakaf dalam bentuk tanah diperkirakan nilainya seluas tiga kali wilayah Jakarta.

“Wakaf merupakan aset yang kekal dan bisa memberikan manfaat,” ujarnya.

Direktur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMU) Hilman Latief mengatakan, potensi wakaf yang besar sudah saatnya dipetakan menjadi lebih rinci. Dia mengusulkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) membuka data-data terkait wakaf di Indonesia sehingga bisa terlihat wakaf dalam bentuk apa dan dimana yang bisa dimanfaatkan untuk umat.

Ia menambahkan, literasi tentang wakaf ini perlu ditekankan lebih mendalam. Menurutnya, masyarakat banyak yang masih awam dan kerap tertukar dengan konsep wakaf.

“Banyak sekali orang mengatakan wakaf, padahal sebetulnya mereka hanya melakukan donasi biasa,” katanya.

Dari LAZISNU, Nur Fadlan menyampaikan bahwa fokus wakaf ini harus dibarengi kajian keagamaan yang mendalam. Misalnya bagaimana hukumnya bila seseorang mewakafkan aplikasi atau web.

“Ketika berbicara mengenai wakaf, memang menarik sekali, karena wakaf bisa masuk ke mana saja,” katanya.

“Kalau memang ingin membikin arus baru dari filantropi Islam, maka wakaf sudah saatnya diangkat,” imbuhna.

Sedangkan Direktur Dakwah Dompet Dhuafa Ahmad Sonhaji menilai perlu ada sinergi untuk memaksimalkan potensi wakaf ini. Dompet Dhuafa sendiri sudah lama mengurusi wakaf produktif.

“Perlu ada sinergi antar lembaga dan antar partner lembaga filantropi bagaimana bersinergi dengan regulasi, perbankan, dan pengusaha. Pertemuan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mensinergikan,” pungkasnya. (Azhar/Anam)



Kabalitbang Kemenag: Silent Majority Berhaluan Moderat Harus Bersuara Lebih Keras

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Abdurrahman Mas’ud menyampaikan bahwa umat beragama, khususnya umat Islam, sedang terombang-ambing di dalam dua kutub ekstrem cara beragama. Dua kutub itu lahir, salah satunya, akibat residu politik pasca Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Residu itu, kata dia, juga hidup karena gagapnya umat dalam merespon era industri 4.0 serta keengganan mengenali kelompok yang berbeda.

“Dinamika umat beragama di Indonesia masih menyisakan residu politik praktis beberapa waktu yang lalu, baik tingkat nasional maupun lokal. Meskipun pesta demokrasi sudah selesai, namun semangat persaudaraan kebangsaan belum sepenuhnya dapat dibangun secara utuh. Hal ini juga disebabkan oleh perbedaan dalam memandang peran agama dalam pembangunan sosial,” kata dia di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (15/01) dalam kegiatan Forum Group Discussion Pra Kongres Umat Islam Indonesia dalam tema Keagamaan.

Pria yang kerap disapa Rahman ini mengungkapkan, masalah-masalah seperti ini perlu ditopang dengan moderasi beragama. Selama ini, Kementerian Agama sudah menggulirkan program moderasi beragama, namun pihaknya merasa belum cukup. Kelompok muslim mayoritas yang umumya moderat harus bersuara agar suasana keislaman di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekaligus mengetengahkan kondisi yang sedang digiring ke ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

Guru besar UIN Walisongo ini mengatakan, kelompok Islam moderat yang selama ini diam namun jumlahnya mayoritas (silent majority) ini harus mulai mengisi kanal-kanal digital. Kanal tersebut tidak boleh dibiarkan hanya diisi oleh kalangan ekstrem kanan atau kiri. Kalau tidak, maka kondisi tidak ideal bagi perkembangan umat dan bangsa ini akan terus terjadi.

“Silent majority di Indonesia yang berhaluan moderat perlu bersuara lebih keras. Mereka mayoritas namun lebih memilih diam sehingga perlu didorong agar bersuara lebih keras lagi,” kata dia.

Menambahkan apa yang dikatakan Rahman, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH. Abdullah Jaidi menuturkan, bagaiamanapun masalah khilafiah (perbedaan) sampai dunia ini berakhir tidak mungkin bisa diselesaikan. Namun, dia menilai bahwa kita harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak memunculkan ceramah-ceramah atau dakwah yang memicu gesekan di tengah masyarakat.

“Bagaimana upaya kita untuk merajut dengan memberikan kesadaran supaya para penceramah dan dai tidak menimbulkan gesekan di tengah umat,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian, Prof. Maman Abdurrahman mengungkapkan, masalah khilafiah akan tetap berjalan karena dasarnya adalah keyakinan masing-masing, sehingga sukar disatukan. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk saling mencaci antar sesama.

“Kita memang sangat sulit untuk menyelesaikan, namun bagaimanapun harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling mencaci-maki dan ini harus dihentikan,” ungkap mantan Ketua Umum PP PERSIS ini. (Azhar/Thobib)



Angkat Tema Pendidikan, FGD Pra KUII ke-7 Soroti Dikotomi Ilmu Agama dan Non-Agama

JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan Forum Gruop Discussion (FGD) Pra Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7. FGD dengan materi kebudayaan dan pendidikan berlangsung di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (13/01). Pada Diskusi tersebut, hadir sebagai pemateri antara lain sosiolog UI Imam B Prasodjo, budayawan KH Agus Sunyoto, sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, serta Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi.

Dalam pemaparannya, Imam Prasojo menuturkan bahwa salah satu sumber melemahnya kejayaan Islam terutama pasca-abad ke-13 adalah pembedaan ilmu agama dan ilmu non-agama, antara ilmu kauniyah dan qauliyah. Umat Islam setelah masa itu selalu ditekankan untuk mendalami ilmu agama karena ilmu agama fardu ain sementara ilmu nonagama tidak.

“Zaman kejayaan Islam klasik tidak lagi terjadi karena kajian ilmu dibagi dua yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sedangkan sumber ilmu ada yang ilmu syariah dan ilmu bukan syariah. Ilmu bukan syariah dibagi menjadi ilmu terpuji, ilmu tak terpuji, dan ilmu yang dibolehkan,” katanya.

Menurut dia, pembedaan ilmu memunculkan berbagai kesulitan umat Islam dalam berpartisipasi mengkaji Ilmu modern. Efek dari anjuran itu, kata dia, membuat kelompok Muslim yang sebelumnya intens mendalami ilmu tanpa segregasi agama nonagama menjadi ragu untuk mendalami ilmu non-agama. Sampai sekarang dampak itu masih terasa.

Dia menyebutkan ada kesan bahwa bila Muslim belum mendalami ilmu agama secara mendalam, maka belum kaffah keislamannya. Sedangkan sedalam apapun ilmu atau keahlian seseorang, percuma saja bila tidak mendalami ilmu agama.

Padahal, kata dia, perkembangan ilmu modern sekarang ini menuntut umat untuk maju. Salah satu syaratnya umat harus ikut berkecimpung di bidang-bidang non-agama. Pada bidang-bidang inilah umat seringkali kalah karena terlalu fokus mendalami agama dan tidak maksimal mengusai ilmu non-agama.

“Akibat investasi yang luar biasa kepada ilmu agama adalah telah membawa kegagalan umat Islam dalam mempelopori abad modern dan teknik,” katanya.

Dia mengatakan, kejayaan umat Islam pada masa klasik muncul karena tokoh-tokoh seperti al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan sebagainya tidak memiliki kendala psikologis dalam mendalami ilmu alam. Para ilmuan itu seperti bebas dan yakin bahwa ilmu-ilmu yang mereka dalami itu nilai pahalanya sejajar dengan ilmu-ilmu agama yang didalami para ulama.

“Umat Islam awalnya luar biasa jayanya karena merambah berbagai bidang ilmu, mereka tidak memiliki kendala psikologis untuk mengkaji ilmu alam. Ada pemikiran/kondisi psikologis yang menyatakan bahwa ilmu sekuler dan ilmu teknis kurang berpahala dibandingkan ilmu agama,” katanya.

Untuk itu, kata Imam, umat harus mulai belajar bersikap adil terhadap orang yang mendalami Ilmu agama maupun ilmu non-agama. Para ulama harus merancang sebuah pandangan bahwa ilmu agama dan ilmu non-agama itu sejajar di mata Allah SWT. Sehingga, beberapa kalangan yang sebelumnya ragu mendalami ilmu non-agama, menjadi lebih fokus. Terlebih seiring berjalannya waktu, umat Islam jika mau tetap bersaing, maka mau tidak mau harus mendalami ilmu-ilmu non-agama tersebut.

“Pembedaan atau stratifikasi ini bila tidak didamaikan, maka kelompok Islam muda akan gamang mempelajari ilmu umum tersebut secara maksimal,” katanya.

Dia menegaskan umat perlu bersikap adil terhadap kelompok yang mengkaji ilmu-ilmu non-agama, padahal era sekarang menjadi sangat penting. Kajian Ilmu modern perlu dipandang sama dengan kajian ilmu agama, selama semangat beragamanya sama. (Azhar/Nashih).