All posts by Admin

Berlaku Mulai Besok, MUI Dukung Penuh Penerapan UU Jaminan Produk Halal

JAKARTA — Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan mulai berlaku besok tepatnya tanggal 17 Oktober 2019. Tepat lima tahun pasca undang-undang ini disahkan, UU ini harus dijalankan. Namun pemberlakuan besok hanya berlaku pada produk makanan dan minuman. Sementara produk obat-obatan karena prosesnya yang lebih rumit, baru berlaku pada tahun 2021.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi memaparkan, MUI sejak lama mendukung berlakunya UU JPH ini. Karena bagaimanapun, MUI dari awal ikut menyusun UU JPH tersebut. MUI, kata dia, juga mengikuti asas yang berlaku untuk mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Dari awal, MUI memandang bahwa pemberlakuan UU JPH ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dalam hal penjaminan produk halal di Indonesia.

“Spirit lahirnya UU JPH harus dimaknai bahwa negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia, implikasinya adalah adanya pembagian pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).

Lahirnya UU JPH ini memberikan dua implikasi. Pertama, pendaftaran sertifikasi halal yang awalnya voluntary (sukarela) kini menjadi mandatory (wajib). Implikasi berikutnya, proses sertifikasi halal yang dulunya hanya melibatkan MUI dengan LPPOM dan Komisi Fatwanya kini melibatkan lebih banyak pihak. Tidak hanya MUI, kini juga ada Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai pihak utama dan juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lain di luar MUI. Tugas MUI menurut UU JPH saat ini ada tiga yaitu penetapan fatwa produk halal melalui Komisi Fatwa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Sertifikasi Auditor. LPPOM MUI yang tadinya menjadi lembaga utama dalam proses sertifikasi halal, setelah undang-undang ini berlaku, maka statusnya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal.

“Sesuai ketentuan UU JPH pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Selain itu LPH tetap menjalankan peran melakukan pemeriksaan produk halal,” katanya.

Buya Zainut berharap, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dapat segera melakukan langkah-langkah koordinatif dan stretegis. Pasalnya, bukan hanya di tingkat pusat, proses sertifikasi produk halal saat ini juga di tingkat daerah dan melibatnya banyak stakeholder. Dengan langkah koordinatif itu, maka masyarakat tidak lagi bingung dengan proses sertifikasi halal saat ini.

“Berharap BPJPH untuk segera melakukan langkah strategis, koordinatif, integratif, dan singkronisasi kegiatan dengan stakeholder halal khususnya MUI agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” katanya. (Azhar/Din)



Pertahankan ISO 9001:2015, MUI Pusat Ingin Sebarkan Kinerja Positif ke Daerah

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat kembali mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dari World Quality Insurance (WQA). Ini merupakan sertifikat yang menunjukkan manajemen mutu kinerja MUI yang baik. MUI dari awal ingin memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga MUI bisa memuaskan semua pihak entah itu umat, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Ketua Umum MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin menyampaikan, MUI ingin terus memperbaiki diri melalui ISO 9001:2015 ini. Dia mengatakan, MUI ingin memupus anggapan bahwa organisasi Islam seringkali tidak teratur dan kacau pengelolaannya.

“MUI ingin terus memperbaiki diri, ingin melakukan perbaikan-perbaikan, jangan sampai organisasi Islam itu pasti kacau, tidak teratur, kita ingin melakukan perbaikan yang lebih baik ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik lagi,” katanya saat penyerahan ISO 9001:2015 di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Dia mengungkapkan, pada Rakernas MUI 2019 di Lombok minggu kemarin, MUI sudah menelurkan satu MUI daerah yang juga meraih ISO 9001:2015. MUI daerah tersebut adalah MUI DKI Jakarta. Dari situ, MUI Pusat ingin terus memperbaiki kinerjanya semakin baik lagi dan menyeluruh dengan mendorong MUI daerah lain melaksanakan ISO 9001:2015. Terlebih pada Rakernas kemarin, beberapa MUI daerah mendapatkan nilai monitoring evaluasi yang tinggi seperti MUI Sumatera Utara dan MUI Jawa Timur.

“Kita harus mendorong mui daerah tidak hanya DKI tapi juga daerah lain kita prioritaskan daerah yang kemarin monevnya itu terbaik sumatera utara misalnya, monevnya terbaik tapi belum mendapatkan Iso, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa barat, pokoknya Jawa semua kalau bisa, “ ungkapnya.

“Ini saya kira hal-hal yang sangat positif kita terus menyebar kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan sampai nanti seluruh MUI Provinsi bisa memperoleh ISO,” imbuhnya.

Kiai Ma’ruf ingin dengan MUI daerah mendapatkan ISO 9001:2015, maka MUI secara keseluruhan bsia menjadi organisasi yang sangat baik. Baik itu dari segi pengelolaan keuangannya maupun manajemen organisasinya menjadi semakin baik.

“Kita akan dorong terus supaya MUI Provinsi dapat ISO supaya MUI bisa menjadi organisasi terbaik dari transparansinya, pengelolaan keuangannya, pengelolaan unsur organiasinya menjadi yang terbaik, dan yang terpenting lagi mempertahankan apa yang sudah kita peroleh,” tegasnya.

Sementara itu, Country Manager WQA, M. Aristyan mengungkapkan bahwa sertifikasi ini menunjukkan tata kelola organisasi yang berorientasi kepada kinerja.

“Jadi ini merupakan pengakuan dari pihak luar atau internasional bahwa DP MUI telah menjalankan ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 adalah tata kelola organisasi yang berorientasi kepada kinerja,” katanya.

“Jadi jika MUI sudah menjalankan, diharapkan akan meningkatkan kinerja MUI secara umum ke depannya,” imbuhnya. (Azhar/Din)



Rakornas MUI 2019, Kiai Ma’ruf: Tanggung Jawab MUI “Himayah wal Himayah wal Himayah”

LOMBOK – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berpesan kepada para pengurus dari berbagai daerah bahwa MUI memiliki tiga tanggung jawab penting. Tiga tanggung jawab itu berkaitan dengan soal ‘himayah’.

Himayah dalam bahasa Arab berarti melindungi atau menjaga. Himayah pertama, kata kiai, adalah menjaga agama. Himayah kedua adalah menjaga umat. Himayah ketiga adalah menjaga negara.

Dalam menjalankan tugas himayah yang pertama, MUI harus konsisten dengan prinsip dan cara berpikir wasathiyyah.

“Wasathiyyah merupakan amanat Munas 2015. Amanat ini masih tetap relevan, agar dipahami dan diyakini,” kata kiai, Jumat (11/10) dalam forum Rakernas di area Masjid Nurul Bilad, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dalam menjaga umat, ungkap Kiai Ma’ruf, tugas MUI adalah menjaga umat dari akidah yang menyimpang. Untuk itu, MUI terus membuat kriteria-kriteria khusus terkait pemahaman menyimpang sehingga menjaga umat agar tidak terprovokasi dari akidah yang menyimpang.

“Kita juga menjaga umat dari cara berpikir yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran ulama terdahulu,” tambahnya.

Contoh lain pelayanan kepada umat, kata kiai, adalah dengan menjaga umat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Termasuk juga mengembangkan ekonomi syariah.

“Kita juga menjaga umat dari dhuafa dan mustad’ain. Jangan meninggalkan anak cucu yang lemah,” katanya.

Pengabdian ketiga, kata kiai, MUI menjaga negara agar negara tetap utuh. Konsep menjaga negara ini adalah dengan menjaga kesepakatan nasional atau al-mitsaq. Bahwa terbentuknya negara ini lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa. Kesepakatan itu terwujud dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

“MUI juga menjaga negara. Semua berada di dalam wilayah kesepakatan yaitu kesepakatan nasional atau berada di dalam al-mitsaq al-wathaniy,” katanya.

“MUI akan terus mengawal kesepakatan ini supaya tidak ada tindakan dan langkah yang menyalahi kesepaktan sehingga terjadi kegaduhan dimana-mana. Hal inilah yang merupakan tanggung jawab MUI baik ‘himayatut din’ (menjaga agama), ‘himayatul ummah’ (menjaga umat), maupun ‘himayatut daulah’ (menjaga negara),” demikian Kiai Ma’ruf Amin. (Azhar/Anam)



Gelar Rakernas, MUI Evaluasi Kinerja Organisasi di Berbagai Daerah

LOMBOK – Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 11-13 Oktober 2019. Agenda utama Rakernas selain merumuskan rekomendasi atas beberapa isu aktual, juga mengevaluasi kinerja MUI di berbagai daerah.

Rakernas merupakan agenda tahunan MUI Pusat untuk memantapkan langkah setahun ke depan dan mengevaluasi kinerja selama setahun. Rakernas biasanya diadakan di Ibu Kota, namun tahun lalu dan tahun ini berbeda. Tahun lalu Rakernas dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sedangkan tahun ini di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Rakernas MUI tidak lain melakukan evaluasi dari rangkaian program yang telah diputuskan di Raja Ampat satu tahun ke depan dan Rakernas tahun 2019 ini adalah Rakernas terakhir menjelang Munas MUI 2020,” ungkap Ketua Panitia Rakernas MUI 2019, Nadjamuddin Ramly saat memberikan sambutan Rakernas MUI 2019 di depan Masjid Nurul Bilad, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/10).

Pria yang juga menjabat Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, nantinya akan ada hasil yang mencerahkan dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan di Rakernas ini. Semua hal, termasuk konstalasi politik, kata dia, menunggu respon MUI.

“Di bumi seribu masjid ini (diharapkan) ada keputusan yang mencerahkan. Tentunya setiap konstalasi politik yang genting dan penting selalu menunggu apa kata MUI,” katanya.

Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin yang memberikan sambutan dalam kesempatan itu mengatakan, Rakernas kali ini salah satunya bertujuan menengok kinerja MUI seluruh Indonesia. Pimpinan dari MUI Pusat terjun ke daerah-daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Kiai Ma’ruf mengungkapkan, dirinya sudah berniat melakukan pembenahan kinerja dan tata kelola organisasi MUI se-Indonesia sejak Munas 2015 lalu.

“Dalam berbagai kesempatan saya terus menyampaikan perlunya membangun prinsip yaitu melakukan perbaikan kearah yang lebih baik dan lebih baik lagi, melakukan continues improvement,” katanya. (Azhar/Anam)



Bangkitkan Wisata Halal, MUI Gelar International Halal Tourism Conference di NTB

LOMBOK — Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional tentang wisata halal (International Halal Tourism Conference) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini merupakan inisiasi Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama Dewan Syariah Nasional MUI, LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, serta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Ketua Umum MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin saat membuka kegiatan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan gambaran bahwa MUI ingin mengembangkan lebih besar lagi halal tourism atau pariwisata halal. Sebelum ini, MUI juga sempat bertemu menteri pariwisata membicarakan masa depan industri pariwisata halal di Indonesia.

“Sekarang sudah disusun namanya pedoman wisata halal, itu sudah ada langkah-langkahnya,” ungkap Kiai Ma’ruf kala membuka kegiatan International Halal Tourism Conference di Hotel Grand Palace, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/10) malam.

Dia berharap, konferensi ini akan menghasilkan rekomendasi dan langkah lanjutan yang semakin memajukan pengembangan wisata halal di Indonesia.

Ketua Panitia kegiatan ini, KH. Muhyiddin Junaidi menyampaikan, kegiatan konferensi halal ini tidak bisa lepas dari penerapan fatwa MUI tahun 2019 tentang pariwisata halal. Dia mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak bermaksud mempersempit lingkup wisata.

“Definisi wisata dalam Islam adalah menikmati keindahan dan dalam menikmati keindahan itu ada autrannya,” katanya.

Dipilihnya NTB sebagai lokasi konferensi ini, katanya, karena pada tahun 2019 NTB meraih penghargaan dari Islamic Development Bank (IDB) sebagai destinasi wisata terbaik. Dia mengatakan Indonesia sudah saatnya menjadi pemain utama sektor wisata halal.

“Selama ini sektor pariwisata halal dunia dikuasai oleh kawan-kawan di timur tengah maupun dari malaysia,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap, konferensi ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru dan bisa dijalankan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran bapak ibu nanti semoga akan menghadirkan pemikiran yang menakjubkan yang up to date dan workabel dari based community of practice sehingga ide tentang halal menjadi suatu yang dibutuhkan masyarakat di sini,” ujarnya. (Azhar/Din)



Mimbar Ulama : Mendorong Industri Wisata Syariah

Fatwa-fatwa dari Banjarbaru 

Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendekati bulan Ramadhan 1439H.

Rapat Kerja MUI tahun 2018 dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang terkenal keindahan alamnya.

Koperasi Syariah MUI didirikan pada Desember 2016 bernama koperasi “Maslahat Umat Indonesia” yang berskala nasional dengan anggota pengurus atau karyawan MUI.

Editorial Masduki Baidlowi 4 

Nasional Ulama Hidupkan Potensi Raja Ampat 6 

Mimbar Utama Fatwa-fatwa dari Banjarbaru 10

Gairah Pesantren Sambut Ulama 33 

Kolom KH. Cholil Nafis, Lc., Ph D 36 

Kolom Dr. Hayu Prabowo, Ketua Pengurus Koperasi 38

MUI Terapkan Standar Pelayanan Internasional dengan ISO 9001:2015. 

LITERASI MEDSOS BERBASIS ISLAM WASATHIYAH Perjalanan Infokom MUI Mencari “Duta Cyber” di 16 Kota

Langkah BAZNAS Memperbaiki Ekonomi Nasional

LPPOM MUI TO THE WORLD

Mau Cepat Bisa Baca Kitab, Metode Amtsilati Solusinya CIUTKAN

https://play.google.com/store/books/details/Majelis_Ulama_Indonesia_Mimbar_Ulama_Mendorong_Ind?id=OOl8DwAAQBAJ

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Mimbar-Ulama/375-Mimbar-Ulama.pdf



Mimbar Ulama – Dibalik Gemerlap Siaran Ramadhan Televisi Kita

Alhamdulillah majalah Mimbar Ulama bisa terbit kembali pertengahan tahun 2019 ini. Insya Allah majalah ini akan diupayakan selalu hadir secara ajeg dalam waktu-waktu mendatang. 

Kali ini majalah Mimbar Ulama menurunkan mimbar utama salah satu peran Komisi Informasi dan Komunikasi MUI (In- fokom) Pusat, yang setiap bulan suci Ramadhan selalu menyelengga- rakan pemantaun atas programa Ramadhan televisi kita. Tentu, awak Infokom yang terbatas tak bisa menjalaninya sendiri tanpa menggan- deng komisi lain, seperti Komisi Dakwah, Komisi Kajian dan komisi lainnya.

Hasil amatan selalu kemudian didiskusikan dan dibahas bersama sehingga kemudian menghasilkan satu keputusan akhir seperti yang bisa pembaca baca pada nomor ini. 



MUI akan Selenggarakan Rakernas Terakhir Periode Ini di Lombok

JAKARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir masa khidmat kepemimpinan periode 2015-2020 di Lombok akhir pekan ini. Rakernas kelima ini mengangkat tema Meneguhkan Islam Wasathiyyah untuk Membangun Peradaban Indonesia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Rakernas tahun ini dihadiri utusan MUI Provinsi seluruh Indonesia, pimpinan komisi di MUI Pusat, dan anggota MUI daerah. Jumlah peserta pada Rakernas tanggal 11-13 Oktober 2019 itu diperkirakan mencapai 300 peserta.

“Ini merupakan rakernas ke lima atau rakernas terakhir menjelang Munas 2020, kemudian membahas program keorganisasian di tahun 2020,” ungkap Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, Selasa (08/10) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

“Rakernas akan ada beberapa pembahasan seperti organisasi, pembahasan program kerja 2019 sampai 2020, juga membahas mengenai rekomendasi atau tausiyah terkait kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa,” imbuhnya.

Di dalam Rakernas nanti, MUI berkomitmen mendukung pelaksanaan demokrasi yang disokong oleh nilai kejujuran. MUI juga akan memberikan perhatian lebih kepada berbagai kasus yang sedang menimpa bangsa seperti kejadian di Wamena, Papua.

“Juga keprihatinan kepada aksi demontrasi yang itu juga ternodai karena adanya kegiatan anarkis dan juga tindakan kekerasan lainnya,” ujarnya.

MUI, kata dia, dalam rakernas kali ini juga mencermati perkembangan perundang-perundangan yang sedang ramai diperbincangkan.

“MUI mencermati perkembangan UU KPK, RUU PKS, RKHUP, Pelaksanaan UU JPH, dan masih banyak undang-undang yang akan kami telaah secara kritis,” katanya.

Dalam rakernas ini, Buya Zainut menegaskan bahwa tidak ada materi membahas perubahan kepengurusan MUI. Materi seperti itu, ungkapnya, akan dibahas saat munas dan Munas MUI kemungkinan baru dilaksanakan pada Juli 2020. (Azhar/Din)



RUU PKS Batal Disahkan, MUI: Perlu Pendalaman Lebih Lanjut

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut keputusan DPR RI menunda pengesahaan beberapa RUU khususnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai keputusan bijak. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, RUU PKS khususnya telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga materi RUU ini perlu pendalaman lebih lanjut.

“RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat sehingga menurut pandangan kami perlu ada pendalaman lebih lanjut,” ungkap Buya Zainut, Kamis (26/09) di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Maksud pendalaman lebih lanjut itu, kata dia, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat. Tujuannya agar didapatkan RUU PKS yang kualitasnya lebih baik dan lengkap. RUU PKS harus ditunda juga karena menunggu terlebih dahulu disahkannya Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sehingga singkron.

“Beberapa pasal sanksi pidana dalam RUU PKS harus merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron,” ujarnya.

Karena itulah, MUI selama ini menyuarakan agar RKUHP disahkan terlebih dahulu. RKUHP ini menurutnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP karya sendiri. Selama ini, KUHP yang ada merupakan produk turunan belanda dan pada beberapa materinya kurang sesuai dengan nilai-nilai asli Indonesia. MUI pun, kata dia, menyesalkan adanya penundaan pengesahaan RUU KUHP ini.

“Indonesia butuh KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsanya sendiri, bukan UU yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUHP yang kita gunakan selama ini,” katanya.

Meski begitu, MUI, kata dia, memaklumi adanya penundaan pengesahaan RKUHP karena situasi yang sedang tidak kondusif. MUI pun memahami hal itu. MUI berharap, DPR periode selanjutnya mampu melanjutkan pembahasan RUU ini dengan lebih aspiratif dan akomodatif sehingga menghasilkan produk RUU yang lebih sempurna.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, RUU PKS dan RKUHP akan dilimpahkan ke anggotaa DPR periode berikutnya. Meski begitu, dia tidak bisa memastikan kapan dua RUU ini akan dibahas bahkan disahkan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, DPR nanti kemungkinan akan mengadakan roadshow ke beberapa kampus untuk sosialisasi beberapa RUU. Menurutnya, sosialisasi seperti ini penting agar tidak ada salah tafsir dalam memahami materi-materi di dalam RUU tersebut.

“Kami akan roadshow ke kampus-kampus untuk menjelaskan isi dari kedua RUU tersebut agar tidak ada salah tafsir. Kami juga akan mengundang ormas-ormas untuk berdiskusi membahas RUU tersebut,” paparnya. (Azhar/Anam)



Lewat MUI, Axxa Mandiri Unit Syariah Salurkan Rp 876 Juta untuk Palu

JAKARTA – Perusahaan Asuransi Axxa Mandiri Unit Syariah menyerahkan dana sebesar 876 juta rupiah hasil surplus underwriting kepada majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat Palu, Sulawesi Tengah. Penyerahan sebagian surplus underwriting ini merupakan amanah dari pemegang polis asuransi syariah untuk dana sosial.

Surplus underwriting merupakan selisih kontribusi peserta asuransi syariah ke dalam dana Tabarru yang dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi asuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

“Kami bersyukur hingga saat ini masih dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran sebagian dana surplus underwriting,” ungkap Chief of Sharia Axxa Mandiri, Srikandi Utami di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (24/09).

Dia menjelaskan, Axxa Mandiri unit Syariah pada tahun ini menyalurkan 876 Juta surplus underwriting sebagai dana sosial kepada Baznas dan MUI. Dana ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kerjasama tiga lembaga amil zakat yaitu Islaamic Dakwah Fund MUI, Dompet Dhuada, dan Mandiri Amal Insani.

Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya kepada Axxa Mandiri. Dana ini, ujarnya akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat.

“Kami berterima kasih dan mendukung penuh upaya Axxa Mandiri unit Syariah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran dana surplus underwriting ini, yang tentunya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslhatan umat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, MUI dalam pengelolaan dana ini sifatnya hanya sebagai perantara saja sehingga tidak ada satupun yang akan masuk ke organisasi. MUI berencana mengirimkan dana tersebut untuk kebutuhan primer seperti makanan dan minuman bagi yang membutuhkan di gempa Palu. Sesuai fungsinya, dana sosial tersebut memang digunakan untuk pemberdayaan umat terutama ketika terjadi musibah.

“MUI sifatnya perantara saja. Kita ini menerima, lalu dikasih lagi ke yang membutuhkan, kita berusaha, baik sifatnya kebutuhan primer, kebutuhan makanan dan minuman, selimut dan juga dalam peristiwa di Palu diperlukan membangun rumah bagi masyarakat yang terkena gempa,” ujarnya.

Axxa Mandiri unit Syariah sendiri telah rutin menyerahkan surplus underwriting sejak tahun 2012. Biasanya Axxa Mandiri Unit Syariah menyerahkan bantuan ini melalui Baznas. Program ini memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan pokok maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. (Azhar/Anam)



Komisi Dakwah MUI Luncurkan Aplikasi Dakwah MUI

MAKASSAR— Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat ( KDPM) MUI Pusat meluncurkan Aplikasi Dakwah MUI. Aplikasi akan menginformasikan berbagai hal terkait persoalan dakwah sekaligus panduan praktis dalam berdakwah.

“Tidak hanya itu, aplikasi ini juga berguna untuk panduan ibadah sehari hari,” kata Ketua KDPM MUI Pusat, KH Cholil Nafis, di sela-sela Halaqah Dakwah bertajuk “Menjawab Tantangan Dakwah di Era Millenial” di hotel Sultan Alauddin Makassar, Selasa (24/9).

Kiai Cholil menjelaskan, pembuatan aplikasi dakwah MUI yang dapat diakses di Hp sebagi jawaban untuk efektivitas dakwah di era millenial ini. Dengan aplikasi ini asa peta dakwah sehingga para dai diberi informasi tentang problematika dakwah di daerah yang akan didakwahinya (mad’u).

Demikian juga, kata dia, para dai dapat mengakses panduan-panduan dakwah MUI, bahan ceramah, fatwa dan keputusan-keputusan MUI agar masyarakat akan dapat dengan mudah mengakses dai-dai yang sudah mendapat rekomendasi MUI (dai bersertifikat).

Dia menambahkan, aplikasi ini juga memudahkan masyarakat mengetahui waktu shalat, cara membayar zakat, menemukan masjid, restoran halal, data-data keumatan, keberadaan kantor MUI, dan ormas Islam lainnya.

“Juga disisipkan program Alquran untuk memudahkan masyarakat yang akan membaca al Quran dimana saja berada,” kata dia.
Menurut Kiai Cholil, aplikasi ini merupakan pelayanan dan terobosan dalam metode berdakwah untuk menjawab problematika dakwah di era milenial.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mengatakan kegiatan halaqah menyamakan persepsi para dai agar dalam menghadapi tantangan di era milenial ini menggunakan metode yang tepat. Hal ini disebabkan, generasi milenial memiliki karakter tersendiri karena dekatnya mereka dengan teknologi informasi, yaitu gadget yang tersambung dengan internet.

Kebiasaan generasi milenial dengan gadget ini juga diikuti generasi sebelumnya. Dia menyebutkan gejala pengguna ponsel pintar Indonesia juga tumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif ponsel pintar di Indonesia lebih dari 100 juta orang.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 171,17 juta pengguna internet Indonesia pada 2018. Bila berbicara segi umur, maka pengguna internet tersebut dikuasi oleh kaum milenial.

Kegiatan berlangsung meriah. Hadir antara lain Rektor UIN Sultan Alauddin Makassar, Prof Dr Hamdan Juhanis , MA, dan Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, AGH Sanusi Baco, Lc. (Azhar/ Nashih)



Inkubasi Bisnis Syariah dan Ukhuwah Islamiyah Jadi Fokus MUI

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia kembali menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di MUI tingkat Provinsi seluruh Indonesia untuk menjaga kualitas manajemen sesuai ISO 9001: 2015 yang telah diperoleh MUI Pusat pada Juni 2018 lalu.

Wasekjen Bidang Infokom, Amirsyah Tambunan, menjelaskan pihaknya telah meninjau beberapa MUI Provinsi, diantaranya MUI Jawa Timur, MUI Sulawesi Selatan, MUI Sulawesi Tenggara selama Agustus hingga September 2019.

Di Jawa Timur, Tim Monev yang terdiri dari Amirsyah Tambunan, Nadratuzzaman Hosen, dan Ridha HR Salamah, disambut oleh Ketua Umum MUI Jawa Timur Kiai Abdusshomad Buchori dan sejumlah Dewan Pimpinan MUI Jatim seperi Prof Dr HM Roem Rawi dan Wahid Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, Amirsyah merekomendasikan pentingnya menulis buku biografi ketua umum MUI Prov Jatim sebagai sarana bagi generasi muda mendatang.

“Dengan ditulisnya biografi para ketua umum MUI Jatim, para penerus MUI dapat memahami sejarah perjuangan pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur, “ katanya.

Terkait hasil Monev Tahun 2017, sambungnya, MUI Prov Jatim telah memperoleh predikat A. Sehingga diharapkan mampu mempertahankan standard pengelolaan managemen organisasi sesuai ISO 9001: 2015.

Pada periode ini, terang Kiai Abdusshomad, MUI Jatim akan fokus meningkatkan program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas).

“Baru-baru ini kita telah berhasil panen bawang di Bondowoso, agak telat memang, karena baru ditanam di bulan Februari, “ ujarnya.

Sedangkan di MUI Provinsi Sulawesi Selatan, hasil dari Monev bisa lebih menguatkan peran MUI sebagai perekat bangsa, yaitu pelayanan masyarakat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah).

Ketua MUI Sulsel, Kiai Sanusi Baco, mengatakan bahwa MUI akan tetap meneguhkan dan memantapkan peran dalam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. (Ichwan/Thobib)



Provinsi Babel Siap Jadi Tuan Rumah Kongres Umat Islam 2020

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Tahun 2020. Komitmen tersebut diutarakan langsung oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan saat mengunjungi MUI, Selasa (17/09) bersama jajaran pimpinan MUI Babel. Erzaldi mengatakan, dia beserta jajaran masyarakat Babel ingin menjadikan Babel sebagai wilayah yang akrab dengan ulama, sekaligus menjadi ikon pariwisata halal di Indonesia.

“Kunjungan kami ke MUI ini ingin menegaskan bahwa Provinsi Babel memiliki niat yang kuat menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam Indonesia 2020, sekaligus menjadi wahana promosi wisata halal di Indonesia,” katanya, Selasa (17/09) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Lebih lanjut Elzardi menambahkan bahwa Pemprov Babel sudah menyiapkan semua akomodasi baik hotel maupun transportasi. Hal-hal yang belum dibahas terkait dengan materi KUII 2020. Pihaknya berharap, para ulama dari Asia Tenggara bahkan dunia bisa hadir dalam gelaran KUII 2020 nanti.

“Kesediaan kami menjadi tuan rumah KUII 2020 ini sudah kami persiapkan betul baik dana dan segala sesuatunya. Tentu kami berharap ulama serumpun atau bahkan dunia juga bisa hadir,” ujarnya.

Mewakili Ketua Umum MUI Babel yang berhalangan hadir, Wakil Ketua MUI Babel Abdul Karim Syamsuri berharap kegiatan ini bisa menjadi momen untuk memperkokoh peran dan posisi umat Islam ke depan.

“Mudah-mudahan keinginan kita untuk melaksanakan kongres di Babel menjadi momen yang lebih penting lagi ke depan untuk memperkokoh Islam dan umat Islam ke depan,” katanya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah T. Yanggo menyambut baik usulan Pemprov Babel. Menurutnya, langkah Pemprov Babel ini merupakan itikad baik dan wujud kepeduliannya terhadap para ulama dan umat. Prof. Huzaemah sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Pemprov Babel dan Pemprov Babel sudah menunjukkan antusiasme menjadi tuan rumah KUII tersebut.

“Kami sangat menyambut baik keinginan mulia Provinsi Babel. Selamat dan terimakasih kepada Bapak Gubernur yang begitu bersemangat,” katanya.

Selain Prof. Huzaemah, Rombongan Pemprov Babel dan MUI Babel tersebut diterima oleh Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Prof. Amany Lubis, Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya Islam KH. Sodikun, Wakil Sekjen MUI Bidang Luar Negeri KH. Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Buya Amirsyah Tambunan, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan antar Umat Beragama Nadjamuddin Ramly. (Azhar/Thobib)